Mustikayasa News: provinsi
Tampilkan postingan dengan label provinsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label provinsi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 Februari 2018

DAHSYATNYA KADO MILAD HMI KE-71 DI KOTA BEKASI

PENGANTAR PANITIA. Ketua Panitia Peresmian Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, Ardiansyah ibni Albar, SE, saat menyampaikan pengantar  dan laporannya di hadapan Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, para senior, pengurus HMI dan KAHMI Bekasi. (sba alqudsy)  

Jum’at, 9 Februari 2018

MyNews – Kota Bekasi | Ini dahsyat. Tasyakuran milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-71 ada kado monumental dinamik. Kado ini insya Allah bakal menjadi tempat bersejarah lahirnya para cendekia  yang peduli dan turut bertanggung jawab memajukan gerakan pembangunan Kota Bekasi.

“Tak sebatas itu, rumah ini, gedung ini, Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi ini semoga membuahkan berkah bagi banyak pihak,” kata Ketua Panitia Peresmian Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, Ardiansyah  ibni Albar, SE, dalam laporan singkatnya, Jum’at malam (9/2).

Pada kesempatan itu Ardi pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemkot Bekasi kepada KAHMI agar mendayagunakan semaksimal mungkin gedung bekas Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Adalah karunia Allah Swt yang sungguh nikmat dan wajib disyukuri oleh keluarga besar HMI dan KAHMI karena dengan adanya Sekretariat KAHMI Bekasi tersebut maka gagasan kegiatan-kegiatan positif  bakal lebih terdorong lahir  dari keluarga besar KAHMI.

Sementara itu Ketua Umum PC HMI Bekasi, Akmal, dalam pidato milad mengutarakan kado dahsyat itu meski bukan merupakan hak pinjam pakai HMI melainkan bagi KAHMI, namun sungguh dirasakan oleh HMI  sebagai fasilitas baru yang dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan HMI mencapai lima kualitas insan cita HMI.

“Kami yakin dengan adanya sekretariat ini jalinan komunikasi dan sinergitas kejuangan HMI dengan KAHMI kian mudah dibangun, dan pada gilirannya berkah bagi banyak pihak,” ucap Akmal, yang sekaligus dalam kesempatan itu memohon restu bagi perjalanan duta HMI Bekasi ke arena Kongres HMI XXX di Kota Manado. | sba alqudsy –B.04

Editor                  : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Ardianingrum ibni Albar

KAHMI BEKASI DIHADIAHI KANTOR BARU OLEH WALIKOTA BEKASI

TANDA TANGANI MoU. Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi (baju batik), menandatangani MoU tentang Hak Pinjam Pakai Asset Pemkot Bekasi untuk Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, disaksikan oleh Koorpres MD KAHMI Bekasi, Budiman, SE (baju kotak-kotak), dan Ketua Panitia Peresmian Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, Ardiansyah ibnu Albar, SE, yang tampak sedang tersenyum. (sba alqudsy)
Jum’at, 9 Februari 2018

MyNews – Kota Bekasi | Setelah berjuang lebih dari tripanca warsa keberadaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Bekasi, Jawa Barat, kini keluarga besar organisasi kaum muslim intelektual atau komunitas intelektual muslim itu lega karena perjuangannya telah membuahkan hasil.

“Alhamdulillah, Allah memberi karunia berupa terwujudnya idaman kami yang sudah belasan tahun, yakni KAHMI Bekasi punya kantor permanen yang representatif, walau hak kepemilikannya bersifat pinjam pakai asset Pemkot Bekasi,” kata Budiman, SE, Koordinator Presidium Pimpinan Kolektif Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Koorpres PKMD KAHMI) Bekasi.

Dulu, bangunan tersebut adalah RDSD alias Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Bekasi, dan pernah jadi Kantor Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bekasi. Kini jadi Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi atas persetujuan dan ijin Walikota Bekasi.

PKMD KAHMI Bekasi dapat menempati bangunan representatif  di kawasan strategis Jalan H. Agus Salim 36, Bekasi Timur, persis di depan SMPN 1 Kota Bekasi itu diatur dalam suatu MoU Hak Pinjam Pakai. MoU tersebut telah ditandatangani bersama Koorpres PKMD KAHMI Bekasi dengan Walikota Bekasi, pada Peringatan Milad HMI Ke-71 dan Santunan Anak Yatim, di Kantor PKMD KAHMI Bekasi, Jum’at malam (9/2).

Para mantan Ketua Umum PC HMI Bekasi antara lain,  Zahruddin ‘Uje’, S.Ag, Kurniawan ‘Awen’ Rahimatullah, S.Ag, dan Zulkhan Ismail,  juga segenap kader HMI Bekasi menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena Allah Swt ridha serta Walikota Bekasi Dr Rahmat Effendi ikhlas, dan Koorpres PKMD KAHMI Bekasi Budiman, SE, gigih sehingga terwujudlah sekretariat KAHMI yang mereka idam-idamkan itu.| sba alqudsy –B.03

Editor                  : Burhanuddin AR
Pengunggah       : Ardianingrum ibni Albar

Kamis, 04 Januari 2018

YENNY WAHID TOLAK PINANGAN PRABOWO DI PILKADA JATIM

MyNews - Jakarta | Putri kedua presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menolak pinangan Partai Gerindra yang menawarkan dirinya maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.
Pemilik nama lengkap Zannuba Arrifah Chafsoh Rahman Wahid itu mengaku ditawari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur.
"Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tidak pecah," kata Yenny di rumah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).
Ia menambahkan, sebagai anggota keluarga Gus Dur (Abdurrahman Wahid), dirinya diminta untuk tidak masuk dalam kontestasi yang sedang berlangsung.
Yenny pun berterima kasih kepada Prabowo karena telah menawarinya untuk maju di Pilkada Jawa Timur.
Ia mengaku sangat menghormati mantan Komandan Jenderal Kopassus itu meski menolak tawaran Prabowo.
Menurut dia, Prabowo merupakan sosok dengan visi yang jauh ke depan.
"Sejak saya kenal beliau (Prabowo), visinya sangat jauh ke depan, beliau punya gagasan besar untuk Indonesia," tutur Yenny.
Sementara itu, Prabowo menghormati sepenuhnya keputusan Yenny itu.
"Kami hormati keputusan keluarga Gus Dur, NU, dan kami yakin beliau akan terus berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Prabowo dalam kesempatan yang sama. | (Mus.8.1)

Senin, 18 Desember 2017

ARUS BAWAH PARTAI GOLKAR SANTER LAGI JAGOKAN DEDI MULYADI JADI GUBERNUR JABAR

RIDWAN DAN DEDI.  Ridwan Kamil (berjas), Walikota Bandung dan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, adalah dua Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat yang sudah ramai diusung jadi Gubernur melalui Pilgub Jabar 2018 (Tagar News)

Minggu, 17 Desember 2017

MyNews – Kota Bandung | Arus bawah Partai Golkar, terdiri kader AMPG, DPD II, dan DPC se-Jabar, santer lagi menjagokan Dedi Mulyadi yang kini Ketua DPD Partai Golkar Jabar untuk dapat menjadi gubernur melalui Pilgub Jabar 2018.

“Kami akan total mengamankan amanah Rapimda Golkar Jabar di Karawang beberapa bulan yang lalu. Kami tidak mau ada penggembosan, penafikan, dan pengkhianatan lagi terhadap amanah Rapimda itu,” kata Uje Zahruddin, kader Golkar warga Kota Bekasi, Minggu (17/12).

Surat DPP Partai Golkar
Dia mengutarakan hal itu menyusul terbitnya surat DPP Partai Golkar No: R-552/GOLKAR/XII/2017 tentang Pencabutan Surat Pengesahan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekjen, Idrus Marham.

Sebagaimana sudah tersiar sebelumnya DPP Partai Golkar saat  Ketua Umum Setya Novanto mengesahkan Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jabar pada Pilgub Jabar 2018. Disyaratkan selambat-lambatnya pada 25 November 2017, Ridwan Kamil sudah menentukan Calon Wakil Gubernur sebagai pasangannya.

“Karena tak terpenuhi, maka Partai Golkar membatalkan pengesahan itu,” kata Uje sambil menunjukkan posting wa di hpnya.

Sedangkan Lukman N Iraz, kader muda Partai Golkar Karawang menyatakan bersyukur dan mengaku gembira atas pencabutan RK sebagai jago Golkar untuk jadi Gubernur Jabar nanti.

“Kang Dedi itu oleh keluarga besar Golkar Jabar sudah digadang-gadang jadi gubernur periode hasil Pilgub 2018. Kemarin, aspirasi  kami itu jelas sempat terpecundangi kebijakan DPP yang telah memunculkan RK sebagai kandidat Gubernur Jabar. Mudah-mudah selanjutnya DPP merestui Kang Dedi yang maju,” ucap Lukman.

Kesyukuran dan kegembiraan juga ditampakkan oleh beberapa aktivis dan tokoh simpul-simpul kader Golkar, antara lain Sekretaris DPD I Jabar, Ade Barkah Surahman, Ketua DPD II Cimahi, Ali Hasan.

Mereka itu sebelumnya berjuang keras agar DPP Partai Golkar tidak menugasi Golkar se-Jabar mengusung non-kader Golkar untuk jadi Gubernur Jabar. Bahkan mereka pun mendukung penuh para Ketua Partai Golkar tingkat desa dan kecamatan beramai-ramai ke DPP agar mencabut rekomendasinya bagi Ridwan Kamil | sba alqudsy – L.05

Editor                   : Burhanuddin AR
Pengunggah       : Mustapid

Kamis, 30 November 2017

OUTBOND AKAN WARNAI WORKSHOP PERSPEKTIF JURNALIS KEPRI KE-2 DI TANJUNGPINANG


Workshop Jurnalis Kepri 2016. Suasana Workshop Jurnalis Kepri Pertama 2016 yang diselenggarakan oleh Disdik Prov Kepri. (syaiful amri)

Kamis, 30 November 2017

Tanjungpinang, mustikayasa-news.com | Workshop Jurnalis Provinsi Kepulauan Riau Ke-2 akan diwarnai kegiatan outbond di Tanjungpinang, Desember 2017. Sedangkan Ketua Dewan Pers Nasional (DPN) dan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) direncanakan menjadi narasumber pada Workshop Perspektif Jurnalis Terhadap Dunia Pendidikan itu.

Irwan Panggabean, ST., MH., Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, menjadi Ketua Panitia Workshop tersebut.

Didampingi Ketua IWO Tanjungpinang, Iskandar Syah, dan Humas IWO Kepri, Roni Rumahorbo, pagi tadi (30/11), Irwan menginformasikan bahwa workshop akan berlangsung tiga hari,  4 sd 6 Desember 2017.

Lokasinya di Hotel Aston, Tanjungpinang.  Even itu diberi tajuk Peranan Media Bagi Peserta Didik Dalam Memanfaatkan Revolusi Digital.

Irwan Panggabean
“Agenda Workshop Jurnalis pada 2017 ini merupakan seri kedua. Seri pertamanya diselenggarakan oleh Disdik Kepri pada 2016,” kata Irwan, “dan berdasar konfirmasi, insyaf Allah, Pak Yosep Adi Prasetyo, Ketua DPN hadir selaku narasumber. Begitu juga Pak Jodhi Yudono, Ketum IWO”.

Perhelatan lokakarya kewartawanan tersebut, juga akan dihadiri Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, walau mungkin Ramon Damora selaku Ketua berhalangan hadir karena umroh. Namun Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kepri, Richard Nainggolan, hadir.

Gubernur beserta Kepala Disdik Kepri, juga beberapa Kepala SMA utusan Tangjungpinang, Bintan dan Batam, sudah menyatakan kesanggupan ambil peran dalam workshop tersebut.

Digambarkan oleh Irwan bahwa performa workshop jurnalis seri kedua nanti agak beda dengan yang  pertama karena terdapat outbond bagi sekitar 200 jurnalis media online, cetak, elektronik se-Kepri. Mereka pun diberi seragam. “Pokoknya seru,” ujar Irwan.

Rangkaian aktivitas workshop itu amat diharapkan dapat mencerminkan kekompakan kerja sama para wartawan. Dan itu dapat disaksikan serta dicontoh bagi peserta didik usia ‘wajar dikdas’ | sba alqudsy – K.11

Editor                   : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid    

Selasa, 28 November 2017

DEDY MIZWAR: JADIKAN PILKADA PESTA DEMOKRASI BUKAN PEMECAH BELAH

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar seusai kunjungan kerja ke SMKN 1 Garut.(KOMPAS.com/Ari Maulana Karang)

Senin, 27 November 2017

MyNews - Bandung | Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz), berharap Pilkada Jawa Barat menjadi momentum untuk pesta demokrasi rakyat, bukan pemecah belah masyarakat.

"Kita tidak menghendaki hal itu terjadi walau sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya  polarisasi peristiwa untaian Pilkada DKI ke Jawa Barat," kata Demiz dalam expert meeting 'Menyongsong Pilkada Serentak yang Berkualitas di Lumbung Suara', di Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/11).



Demiz menilai, sampai saat ini tidak ada upaya dari para elit politik untuk meredam konflik dampak Pilkada DKI Jakarta tersebut. Itu karena partai politik (parpol) belum mampu membuat budaya politik dengan baik. Bahkan, politik transaksional juga masih marak terjadi antara parpol atau kontestan Pilkada dengan masyarakat atau pengusaha.

"Ketika kampanye pada tahun 2013 lalu, saya pernah mengatakan bahwa pemilihan gubenur ini tidak terlalu penting dalam hidup kita karena tidak berpengaruh secara langsung untuk kalian masuk surga atau neraka," tuturnya.

"Yang penting itu bagaimana menjalin silaturahim di antara kalian dalam Pilkada ini, dan itulah yang langsung berhubungan dengan kalian masuk surga atau neraka," ungkapnya.

Demiz pun mengajak semua pihak agar menjadikan Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi melalui kemeriahan politik yang santun dan damai. Menurut dia, Pilkada harus mencerminkan perjalanan demokrasi bangsa ini semakin maju, sehat, dan berkualitas.

"Saya kira kita harus melihat ini (Pilkada) betul-betul pesta demokrasi, enjoy. Bukan menciptakan perpecahan dalam masyarakat, apalagi seperti (Pilkada) Jakarta kemarin. Saling hujat pada era teknologi ini, bukanlah contoh yang baik. Jabar semestinya menjadi tolak ukur yang baik," katanya.

Kualitas demokrasi di zaman now, sambung Demiz, bisa dilihat dari beberapa hal. "Dalam konteks Indonesia, sudah ada acuannya, yaitu prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil," ungkap Demiz. | mus betrik - K.01

Editor             : Burhanuddin AR
Pengunggah : Mustapid

Senin, 27 November 2017

ANCAMAN PHK BESAR-BESARAN DI KARAWANG SEMAKIN TINGGI

JAGA AMAN. Pekerja yang sudah produktif perlu dijaga bersama agar aman, tanpa terancam badai pemutusan hubungan kerja alias PHK. (mus betrik)



Senin, 27 November 2017

MyNews - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang diminta mempertahankan sektor padat karya. Hal ini menyusul naiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang menjadi Rp 3.919.291 dari sebelumnya Rp 3.605.272,  yang diprediksi akan menimbulkan gelombang PHK besar-besaran. 

General Manager (GM) PT Beesco Indonesia, Asep Agustian, mengungkapkan tingginya upah di Karawang yang melebihi upah DKI Jakarta tidaklah logis. Terlebih enam tahun terakhir UMK Karawang selalu naik.

"Kalau tidak sanggup menaati, perusahaan langsung close (tutup).  Kalau tiap tahun kenaikan seperti ini,  perusahaan akan gulung tikar," katanya. Lalu dia menambahkan, terlebih jika industrinya tergolong sektor padat karya, yang banyak menyerap lulusan SD dan SMP yang kebanyakan nonskill.

Di perusahaannya saja,  kata dia,  ada sekitar 6.000 karyawan yang 89 persennya merupakan warga lokal kecamatan setempat. Kalau perusahaannya terpaksa tutup misalnya, maka ia khawatir nantinya perekonomian warga satu kecamatan akan lumpuh. 

Meski demikian,  tegas Asep Agustian,  pihaknya akan mengikuti peraturan pemerintah soal upah. Soal kenaikan upah sebesar 8,7 persen pun, pihaknya mengaku tidak akan menangguhkan upah. "Kami akan mengusahakan untuk para karyawan," tambahnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang, Abdul Syukur, mengakui potensi jumlah pengangguran semakin bertambah akibat UMK di Karawang. Sebab, perusahaan akan melakukan pengurangan demi keberlangsungan perusahaan.

"Banyak perusahaan yang pindah karena tidak mampu membayar UMK yang tinggi," katanya, dan dia menyebutkan bahwa UMK Karawang mengungguli upah minimum beberapa ibu kota negara di Asia. 

Berdasarkan data yang dimiliki Apindo,  upah minimum 2017 di New Delhi Rp 1.958.800, Bangkok Rp 2.544.598, Kuala Lumpur Rp 3.110.424, Beijing Rp 3.317.427, Hanoi Rp 2.362.794, Manila Rp 2.911.603, dan Jakarta Rp 3.355.750.

Oleh karena itu permasalahan tersebut harus disikapi bersama. Salah satunya untuk mengantisipasi pengangguran yang setiap tahun terus bertambah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Ahmad Suroto, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Selasa (21/11/2017) telah menetapkan UMK Karawang untuk 2018 sebesar Rp 3.919.291, dan kembali menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Yang pastinya, kata dia, akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Sebab, dampak dari kenaikan upah pada 2017 lalu sekitar 12.000 karyawan dirumahkan hingga September ini.

Ia memprediksi, perusahaan sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK) akan terpukul dengan kenaikan UMK 2018 tersebut. Pasalnya, tahun 2017 ini ada beberapa perusahaan yang memilih pindah, merumahkan karyawan, atau meminta penangguhan pembayaran upah.

Sejumlah perusahaan yang memilih hengkang antara lain PT Metro Kinkin,  PT Royal Industri,  PT Dream Sentosa Indonesia,  PT Hansae,  dan PT Mondelez. Ia menyebut Garut, Majalengka,  dan Jawa Tengah menjadi incaran perusahaan TSK dari Karawang.

Ia mengatakan, kenaikan diprediksi juga akan berdampak pada sektor jasa dan perdagangan.  Sementara sektor manufaktur belum satu pun memilih pindah karena kenaikan upah.| mus betrik - K.02

Editor             : Burhanuddin AR
Pengunggah : Mustapid

Sabtu, 25 November 2017

GANYANG HOAX, PECUNDANG PERADABAN HARUS DIENYAHKAN

USAI DISKUSI PUBLIK. Panitia dengan narasumber seusasi Diskusi Publik foto bersama. di Istana Taman Jepun, Denpasar, Bali,  Kamis, 23 November 2017.(dadang)

Jum’at, 24 November 2017

MyNews – Denpasar | Banjir informasi ke publik, terutama yang viral melalui media sosial (medsos), rupanya potensial berimplikasi memerosotkan mutu peradaban suatu kaum atau bangsa.

“Sosok potensial sebagai pecundang peradaban itu adalah produk-produk informasi bohong atau hoax,” kata Dewa Wirajaya.

Dia katakan itu saat mengantar berlangsungnya Diskusi Publik di Istana Taman Jepun, Denpasar, Kamis (23/11).

Perhelatan ilmiah tersebut diprakarsai oleh Media Online www.suaradewata.com bekerjasama Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali.

Dewa, selaku Ketua Panitia Diskusi, memandang bahwa hoax adalah karya biadab. Hoax adalah bukti kejahatan. Di dalam hoax pasti mengandung fitnah, walau mungkin diproduk bermotif guyonan, iseng. Apalagi bila hoax dilahirkan secara serius untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

Oleh karena itu melalui diskusi tersebut, dia menyeru ganyang hoax. Sebagai sang pecundang peradaban, hoax harus dienyahkan. Dan untuk itu butuh sistem yang handal, baik pada tataran terapan global maupun lokal.

Tak kalah penting dari semua hal yang dia sampaikan itu, Dewa memandang  bahwa insan-insan pengguna teknologi informasi, baik yang intensif maupun jarang-jarang,  kiranya perlu disadarkan tentang pentingnya antihoax.

“Dengan kesadaran yang demikian itulah dapat kita harap, bahwa masing-masing dari mereka kelak betul-betul terpanggil untuk ikut bertindak dan bertanggung jawab mengubur hoax,” ujarnya.

Guna membuka cakrawala pandang yang luas bagi peserta diskusi, terdiri insan pers, mahasiswa, juga pegiat LSM di Bali, maka dihadirkanlah Nyoman Sutiawan (Ketua IWO Bali), Agus Astapa (Komisioner pada KIP), I Made Sunarsa, SE (Ketua KPI Bali), Dr. Luh Riniti Rahayu, MSi (Ketua LSM Sruti/mantan Komisioner KPU) selaku narasumber.

Ketua IWO Provinsi Bali, Nyoman Setiawan, mengatakan posisi organisasinya pada kepentingan mengganyang hoax pecundang peradaban pada 2018 sungguh sangat penting.

Menurutnya, 2018 adalah tahun politik sehubungan berlangsungnya Pemilu serentak 2019. Dapat diprediksi saat itu rawan muncul berita-berita hoax. Sementara Ikatan Wartawan Online (IWO)  secara kelembagaan, person, dan industri pers bertekad tetap menjaga independensinya.

“Keluarga besar IWO akan menjadikan organisasinya sebagai rumah peradaban. Kinerjanya tetap menjaga netralitas, serta memberikan kesejukan dan kedamaian masyarakat,” tandas Nyoman, seraya menunjukkan kuncinya karena karya jurnalistik keluarga besar IWO didedikasikan untuk pembaca dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan Agus Astapa, Komisioner pada Komisi Informasi Publik (KIP) menjelaskan insan pers agar dalam berkarya terhindar dari hoax, harus menjaga diri tidak melanggar 10 rambu larangan informasi kepada publik.

Sebanyak 10 larangan itu disebutkannya dapat diidentifikasi atau dinukil dari UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU tentang Pers dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ihwal netralitas pers, dia belum bisa yakin bakal terjaga sempurna karena biasanya masing-masing media memiliki agendanya sendiri.

Dr. Riniti Rahayu memandang nasib media online mendatang sebagai makhluk seksi. Satu dasawarsa ke depan, menurutnya, media online sangat digandrungi publik dibanding media cetak dan media elektronik.

Oleh karena itu baik untuk merealisasi gagasan IWO maupun untuk tertibnya berjurnalistik di media online,  Riniti menyarankan pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi kewartawanan perlu digalakkan.    

Sementara I Made Sunarsa sebagai Ketua KPI siap bersinergis dengan elemen-elemen pers untuk membangun dunia jurnalistik media online berwibawa, disegani, dipercaya publik karena bersih dari berita bohong.

“Konten-konten negatif yang berseliweran di media, umumnya di media sosial, saat ini sudah pada titik memprihatinkan, dan yang terlibat sebagai pelaku sudah banyak yang masuk bui,” ungkapnya, lalu dia berharap semoga masa berikutnya fakta buruk itu tidak terjadi lagi. | sba alqudsy – K.08

Editor                    : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid

Kamis, 16 November 2017

IWO JABAR BERBULAT TEKAD NAUNGI WARTAWAN DAN PEMILIK MEDIA ONLINE

RAPAT PERDANA. Pengurus IWO Jabar, dipimpin langsung Ketuanya, NR Icang Rahardian, SH (kaos merah) melakukan rapat perdana di Residen Foodfas, Karawang, Selasa, 14 November 2017. (abby - gwa iwo jabar)
Selasa, 14 November 2017

MyNews – Karawang | Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Jawa Barat telah menancapkan kebulatan tekad menaungi para wartawan dan pemilik media online.

“Naungan itu selain dalam sifat memberi perlindungan, juga memperjuangkan hak-hak mereka,” kata Ketua IWO Prov Jabar, NR Icang Rahardian, SH, di Residen Foodfas Karawang, usai memimpin Rapat Perdana Pengurus IWO Jabar, Selasa (14/11).

Perlindungan diberikan jika wartawan atau pemilik media online dilanda musibah dari bentuk-bentuk sikap maupun tindakan pelecehan, penistaan, pendholiman, dan intimidasi oleh siapapun. Sebab, sikap atau tindakan yang demikian itu condong merupakan pelanggaran hukum.

Sedangkan perjuangan dilaksanakan oleh IWO Jabar untuk menguatkan kompetensi dan profesionalitas wartawan maupun pemilik media Online. Sebab, jujur perlu diakui peningkatan kompetensi, peningkatan profesionalitas adalah kebutuhan berkelanjutan.

Untuk itu, ungkap Icang, IWO Jabar telah menyiapkan kemitraan dengan asosiasi praktisi hukum, misalnya dengan Kongres Advokad Indonesia (KAI), dan telah menggariskan program kerjanya; Terutama, program kerja jangka pendek

Kebulatan tekad menaungi wartawan dan pemilik media online, bagi IWO Jabar, tak terlepas dari dua misi besar IWO.

Bahwa IWO hadir untuk membela hak azasi, penegakan undang-undang dan kode etik pers, juga untuk tegaknya penerapan serta ketaatan semua pihak terhadap ketentuan peraturan undang-undang lain dan turunannya.

“Di lain sisi, IWO hadir, juga untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan dan pemilik media online,” sambung Icang.

Menurutnya, sudah banyak kasus telah menjadikan wartawan sebagai korban sikap dan tindakan berindikasi pelanggaran hukum. Para korbannya ada yang bertugas pada media massa cetak, elektronik, juga online.

“Contoh yang kini ramai diperkarakan, terjadi di Timika. Mimika, Papua,” ungkap Icang.

Sejauh belum ada penyelesaian sebagaimana mestinya, itu sebuah preseden. Itu relatif berpotensi bikin cemas insan pers bertugas, dan bikin ketar-ketir pemilik media massa berbisnis.

Dan jika  tak kunjung ada kearifan penyelesaian, sangat mungkin dapat memunculkan kasus serupa di daerah-daerah lain, bil khusus mungkin juga terjadi di Jabar.

Sementara itu khalayak sudah mafhum terhadap fungsi dan peran wartawan bagi pembangunan bangsa dan negara. Bahwa sebagai pelaku sosial kontrol dalam berbagai bidang pembangunan maupun pada berbagai aspek kehidupan, telah terbukti wartawan amat bermanfaat.

Pada saat bersamaan itu, masih dapat disaksikan bahwa gaji wartawan teramat sedikit, bahkan ada yang tak bergaji.  Dan ironinya, pemilik media tempatnya kerja wartawan tersebut pun tak beruntung, melainkan buntung.

Oleh karena itu kehadiran IWO sebagai alat perjuangan insan pers media online, tentu logis bahkan hendaknya dapat semaksimal mungkin mampu menaungi - dalam makna melindungi dan memperjuangkan - kepentingan profesi para wartawan dan pemilik media online itu.

“Jadi kebulatan tekad kami itu adalah hal yang wajar. Manusiawi. Makanya tidak istimewa, biasa-biasa aja. Tapi ingat. Itu akan bermakna luhur manakala ada dan kian besar wujud amalannya,” tandas Icang.

Dan di ujung uraiannya itu, Icang yang juga Direktur CRadio Cikarang, meminta didoakan dan didukung insan pers media Online. “Doakan kami senantiasa tegar, istiqomah dalam merealisasi itu,” pinta Icang.|sba alqudsy – K.01

Editor                    : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid 

Rabu, 25 Oktober 2017

RIDWAN KAMIL DIPASANGKAN DENGAN BUPATI TASIKMALAYA, PPP TARGETKAN MENANG 60 PERSEN

Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (jas putih) bersama Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Tasikmalaya sekaligus kader PPP yang diusulkan menjadi calon wakil gubernur pendamping Emil. Deklarasi dilakukan di Seknas Bappilu PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)
MyNews - Jakarta | Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) mengajukan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang akan mendampingi Ridwan Kamil pada Pilkada Jabar 2018. 
Pada Selasa (24/10/2017) malam, PPP secara resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Ridwan Kamil.
Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengatakan, PPP telah berkomunikasi dengan internal maupun eksternal partai, termasuk Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mendukung Ridwan Kamil.
"DPP PPP setelah melakukan beberapa kali rapat, survei, berkomunikasi dengan partai-partai pendukung, Nasdem dan PKB, menetapkan Kang Emil dan Kang Uu Ruzhanul Ulum sebagai cagub dan cawagub Jabar 2018," ujar Romahurmuziy di Kantor Sekretariat Nasional Badan Pemenangan Pemilu (Seknas Bappilu) DPP PPP, Jalan Tebet Barat IX, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

Menurut dia, Ridwan Kamil alias Emil dan Uu merupakan kombinasi intelektual-milenial dan santri. Ia berharap, keduanya bisa meraih kemenangan di atas 60 persen.
Hal itu merujuk pada hasil survei yang menunjukkan baik Emil maupun Uu memiliki pendukung fanatik. Raihan suara bisa lebih besar jika ada tambahan dukungan partai.
"Harapan kami pasangan ini bisa mendapatkan kemenangan tentu di atas 60 persen," kata Romahurmuziy.
Sementara itu, Emil menilai, target yang dipasang PPP realistis. Ia mengungkapkan, segmentasi pemilih yang mungkin diraupnya pada Pilkada Jabar 2018. 

Uu, kata Emil, memiliki segmentasi pemilih Islam tradisional, kelompok ulama, dan pesantren. Sedangkan ia datang dari kota.
"Beliau gerbang desa, saya gerbang kota. Kalau pakai teori wilayah tentunya berdekatan tapi dari segmentasi kami berjauhan. Jadi saling melengkapinya sangat baik," kata Emil.
Ke depannya, baik Emil maupun Uu akan bekerja untuk menyosialisasikan dirinya dengan partai-partai lain.
"Saya titip ke Pak Uu juga untuk mengomunikasikan diri kepada partai-partai lain yang mungkin ingin bergabung bersama kami," ujar Emil. | (mus.6.10) 

sumber: (kompas.com)

Minggu, 22 Oktober 2017

ANGGOTA DPR RI KRISNA MUKTI DAN BKKBN JAWA BARAT SOSIALISASI KIE KREATIF TAHUN 2017


MyNews - Karawang | Anggota komisi IX DPR RI Krisna Mukti dan BKKBN Propinsi Jawa Barat menggelar kegiatan sosialisasi KIE kreatif tahun 2017 di Desa Darawolong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Krisna Mukti dalam sambutanya mengatakan bahwa program Keluarga Berencana (KB) sudah dicanangkan oleh pemerintah dari tahun 1970-an dan yang di canangkan oleh pemerintah cukup mempunyai dua anak saja. Tujuan sosialisasi ini supaya masyarakat Desa Darawolong lebih mengerti akan pentingnya program KB.
Lebih lanjut krisna mukti mengatakan bahwa pada tahun 1970 an jumlah penduduk indonesia sekitar 135 juta jiwa sedangkan pada tahun 2017 sekarang ini jumlah penduduk indonesia sekitar 245 juta jiwa dan masuk lima besar jumlah penduduk dunia pada urutan ke-4. Dalam hal ini pemerintah tidak melarang hanya menghimbau kepada masyarakat cukup mempunyai dua anak saja. Dan untuk masa pernikahan untuk wanita usia 21tahun dan untuk laki laki memasuki usia 25 tahun supaya kedepan bisa mandiri terutama kaitanya  dengan masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
. Ditempat yang sama Drs. Sugilang dari BKKBN Propinsi Jawa Barat mengatakan bahwa jumlah penduduk propinsi jawa barat saat ini berjumlah 47 juta jiwa.  Rata rata 1,9% dari pertumbuhan jumlah penduduk secara nasional, itu artinya tidak kurang dari satu juta setiap tahun. Satu juta pertahun pertumbuhan jumlah penduduk di Proponsi Jawa Barat maka jumlah penduduk untuk Propinsi Jawa Barat menduduki peringkat jumlah penduduk terbesar diantara 33 propinsi yang lainya. Untuk kuantitasnya paling tinggi tapi kualitasnya masih kurang ini yang harus kita perbaiki dan kemauan untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Lebih lanjut Drs. Sugilang mengatakan menganjurkan kepada yang akan menikah maupun yang sudah menikah agar di atur kelahiran anaknya, cukup mempunyai dua anak saja. Ini diakukan untuk memperbaiki kualitas hidup. Walaupun anak sedikit tapi berkualitas. Dengan usia melahirkan anak antara umur 21 tahun sampai dengan umur 35 tahun untuk mengurangi jumlah angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Jangan sampai menikahkan anak dibawah usia 21tahun nanti kualitas sumber dayanya akan berat,dan nantinya akan merepotkan orang tua. soal KB bukan hanya soal alat kontrasepsi tapi juga akan berdampak  pada kesejahteraan secara keseluruhan. Program keluarga kecil tapi sejahtera dan berkualitas. (Toto S.13.10)

Jumat, 20 Oktober 2017

DPP PIK TARGETKAN 100 MANAJER PROYEK BERSERTIFIKASI LEVEL 7

SEMANGAT. Para peserta Bimtek Ujikom Manajer Proyek foto bersama Ketum DPP PIK Bambang Tri Cahyono usai acara pembukaan. Mereka bersemangat untuk dapat diakui sebagai profesionalis yang kompeten oleh pemerintah, pelaku Dunia Industri maupun Dunia Usaha. (agus edi)

Kamis, 19 Oktober 2017
MyNews – Kota Bekasi | Dewan Pimpinan Pusat Program Indonesia Kompeten (DPP PIK) menargetkan dapat menumbuhkan 100 manajer proyek berhasil mendapatkan sertifikat kompeten berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) level 7 pada triwulan terakhir tahun ini.
Ketua Umum DPP PIK, Bambang Tri Cahyono, SE,. M.Ec,. Ph.D, AoC, CMA, mengutarakan itu saat menutup Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Manajer Proyek Angkatan ke-2, di Pusat Uji Kompetensi Profesi, Ruko Bekasi Mas Blok D-22, Jl. A. Yani, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis (19/10).
PIK dalam merealisasi target tersebut bekerja sama 2 (dua) lembaga sertifikasi profesi: LSP Komputer dan LSP Marketing, juga dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan didukung oleh segenap DPW/DPD PIK se-Indonesia.
Dijelaskannya bahwa 100 manajer proyek tersebut merupakan orang-orang pilihan DPW/DPD PIK. “Mereka, secara bertahap, diikutkan Bimtek Ujikom di PUKP-PIK ini. Adapun Instrukturnya dari LSP Marketing, Asesornya dari LSP Komputer, sertifikatnya dilisensi BNSP,” kata Bambang yang sapaan akrabnya BTC itu.
BTC pun menginfokan Bimtek Ujikom ke-2 itu diikuti 10 peserta dari 6 (enam) provinsi (DPW) dan 4 (empat) kabupaten/kota (DPD). Hari pertama mengikuti Bimtek, hari kedua mengikuti Ujikom.
TERIMA SERTI. Hokler 
Sitohang, utusan PIK DPW 
Kepri/DPD Kota Batam
menerima sertifikat kompetensi 
Manajemen Proyek TIK 
(ICT Project Management) 
dari Direktur LSP Komputer, 
Agung Martono.(burhanudin ha)
Direktur LSP Komputer, Ir. Agung Martono, MM, DBA, AoC, dalam sambutannya pada penyerahan sertifikat dan penutupan even PIK tersebut Kamis (19/10), dia sempat memuji para peserta karena semua mampu mencapai  SKKNI Level 7 atau secara akademis setara lulus Diploma 4, atau lulus Strata 1.
“Saya optimis, dengan kompetensi Anda yang sudah bersertifikat dari pemerintah negari ini insya Allah banyak manfaatnya,” ujar Agung Martono.
Sementara itu Manajer Proyek Bimtek Ujikom pada DPP PIK, Aulia Rahman, usai even mengemukakan bahwa 10 Manajer Proyek yang baru lolos sertifikasi itu langsung diangkat menjadi Manajer Proyek PIK dengan basis tugas di daerah masing-masing.
“Kepada mereka diberi kewenangan oleh DPP PIK untuk berinisiatif menyelenggarakan maupun melaksanakan usaha-usaha yang bermuarakan terjadinya sertifikasi kompetensi profesi,” kata Aulia dengan menegaskan tentunya harus sinergis  dengan Program Kerja DPW/DPD terkait. | sba alqudsy – 10.01

Editor                    : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid

Selasa, 03 Oktober 2017

MASYARAKAT DESA KUTAMANEUH SEGERA NIKMATI INFRASTRUKTUR JALAN YANG BAIK

MyNews - Karawang | Masyarat Desa Kutameneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawag kini akan segera menikmati infrastruktur jalan yang baik karena proyek peningkatan jalan yang menghubungkan Loji dengan Cicangor (Batas Purwakarta) dan pembangunan Jalan loji - Kutamaneuh kini dibangun. Proyek tersebut akan dilaksanakan oleh PT. Aruni Senggigih Abadi akan menghabiskan 5,7M dari anggaran Bantuan Gubernur Jawa Barat tahun 2017.
Saat ditemui tim MyNews di lokasi proyek, Kepala Desa Kutamaneuh Bapak Adang Esan menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena harapan masyarakat akan segera terwujud yaitu menikmati infrastruktur jalan yang baik. Kades Adang pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak khususnya  Dinas PUPR kabupaten Karawang yang sudah merespon dan memeperjuangakan harapanya dan harapan warga Desa Kutamaneuh kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Alhamdulillah, berkat doa semua pihak, akhirnya harapan masyarakat bisa diwujudkan", ungkap Kades Adang Esan dengan ekspresi bahagia. | (Ade.1.10)

Jumat, 29 September 2017

USAI UJK INFORMATIKA 75 ASESI DI CIPANAS, DPW PIK JABAR DILANTIK

SIAP TEMBAK. Ibarat mau perang, DPW PIK Jabar yang baru dilantik berfoto bersama fungsionaris PIK Pusat dengan kode siap menembak sasaran untuk menjadikan Jabar Kompeten. (sba alqudsy)

Kamis, 28 September 2017.

MyNews – Cipanas | Perkumpulan Program Indonesia Kompeten (PIK) Pusat, hari ini, telah melantik Dewan Pengurus Wilayah Program Indonesia Kompeten Provinsi Jawa Barat (DPW PIK Jabar) periode 2017-2022.
Pelantikan itu berlangsung di Hotel Novus Cipanas, seusai PIK Pusat merampungkan aktivitas kerjasamanya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI. Yaitu, melatih dan menguji kompetensi 75 pemohon sertifikasi profesi di bidang informatika.
Ketum PIK Pusat
Bambang Tri Cahyono
Ketua Umum PIK Pusat, Bambang Tri Cahyono, SE, M.Ec, Ph.D, AoC, CMA, alias BTC menjelaskan DPW PIK Jabar yang dilantik itu diketuai Abdul Rasyad Hermawan.
Dengan terbentuk dan telah dikukuhkannya DPW PIK Jabar itu, BTC berharap pergerakan PIK dapat mempercepat Jabar kompeten. “Provinsi Jabar saya dambakan segera semakin banyak memiliki profesionalis yang kompeten di bidang masing-masing, dan itu bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” lanjut BTC.
Dalam pesan-pesannya kepada pengurus yang dia lantik, BTC menganjurkan DPW PIK Jabar hendaknya bersegera menjalin dan membina kerja sama dengan segenap lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan secara teratur melaksanakan uji kompetensi (UJK).
“Untuk itu silahkan perkuat pertumbuhan Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) kabupaten/kota se-Jabar dalam jejaring PIK,” tandasnya.
Lalu dia pun menginstruksikan DPW PIK Jabar meniru langkah PIK Pusat yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik yang pelaksanaannya di Jakarta, Pariman, Aceh, dan sebagainya.
ORANG-ORANG KOMPETEN. Inilah para peserta Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Informatika di Cipanas yang mendapat bantuan biaya dari Kemenkominfo RI 2017 (sba alqudsy)
Tatkala menangani kerjasama dengan Kominfo di Cipanas, PIK Pusat menugasi lima Asesor dan dua Admin. Kompetensi yang diujikan adalah Operator Komputer Junior (OKJ), Design Grafis Junior (DGJ) dan Programer Komputer Junior (PKJ).
“Alhamdulillah capaian kelulusannya 94 persen,” kata BTC.
BTC pun menyebutkan bahwa PIK merupakan wadah berhimpun berbagai tenaga profesional bersertifikat BNSP. Mereka itu telah memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan bakal menjadi kekuatan menuju learning society. “Apalagi PIK pun siap membuka Shool of Competence (SoC),” pungkas BTC | sba alqudsy – I.04

Editor                    : Burhanuddin AR
Pengunggah        : Mustapid

Minggu, 24 September 2017

TERBENTUK, PERKUMPULAN PIK JATENG DILANTIK PADA OKTOBER 2017

DPW PIK JATENG PERTAMA. Personal DPW PIK Jateng Pertama (Periode 2017-2022) dari berbaju batik biru Sekretaris Drs. Nor Kholis, M.Pd, Pengawas Burhanuddin AR, SE, MM, Ketua Tri Achmadi, ST, MT, MM, dan Bendahara HM. Tho'at, S.Ag, M.Hi. foto bersama di Kantor DPW PIK Jateng, Semarang (sba al-qudsy)
Ahad, 24 September 2017

MyNews – Semarang | Perkumpulan baru masyarakat pendukung Program Indonesia Kompeten (PIK) yang dideklarasikan di Cisarua, 14 Agustus 2017, tampak berkembang pesat. Sebanyak 200 pelopornya diantaranya bergiat mengembangkan organisasi ke semua provinsi. Dan perkumpulan PIK Jateng akan dilantik pada Oktober 2017.
Ketua Pengurus Harian terpilih Program Indonesia Kompeten Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Tri Achmadi, ST, MT, MM, didampingi Sekretaris Drs. Nor Kholis, M.Pd, dan Bendahara HM. Tho’at, S.Ag, M.Hi, mengutarakan itu di kantornya, Komplek Pertokoan Gajahmada Plaza B-8, Simpang Lima, Semarang, pagi ini.
Dia jelaskan, PIK selain nama program yang dicanangkan oleh pemerintah, kini juga menjadi nama organisasi profesi. Sebagai organisasi profesi telah mendapat persetujuan Menhuk HAM RI pada 14 Agustus 2017. Aspek legal itu dipesankan oleh Notaris Sutan Akhmad Jambek, SH, M.Kn.
Dalam AD/ART PIK di Akta Notaris Sutan Akhmad Jambek, disebutkan bahwa PIK membeentuk DPW (Provinsi) dan DPD (Kabupaten/Kota). Kemudian berdasar Surat Tugas dari Ketum PIK Pusat, Bambang Tri Cahyono, SE, M.Ec, Ph.D, AoC, maka ada 12 dari 200 pelopor PIK asal Jawa Tengah membentuk DPW PIK Prov Jateng, di Semarang pada 10 September 2017.
“Sejak itu komposisi dan personalia DPW PIK Jateng kami sempurnakan. Alhamdulillah sudah tuntas. Dan insya Allah pada  Oktober siap dilantik. Tanggal persisnya masih kami koordinasikan dengan pihak PIK Pusat,” sambung Nor Kholis, Sekretaris DPW PIK Jateng.
Kholis pun menyebutkan dalam DPW PIK Jateng terdapat Dewan Pendiri, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan Bidang-Bidang.
Dewan Pendiri terdiri enam nama Pendiri PIK. Dewan Pembina terdiri empat nama pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat Jateng. Dewan Pengawas terdiri dua nama Pelopor PIK,  yaitu Burhanuddin AR, SE, MM dan Bimo Wahyu Widodo DS, SP, M.Si.
Dewan Pengurus terdiri lima nama Pelopor PIK, Ketua Tri Achmadi, ST, MT, MM,  Wakil Ketua M. Taufan Musfiyanto, SH, Sekretaris Drs. Nor Kholis, M.Pd, Wakil Sekretaris M. Dana Waysy Al-Qomi, Bendahara HM. Tho’at, S.Ag, M.Hi.
Bidang-Bidang terdiri M. Karim (Pelatihan), Budi Riyanto Prabowo, AoC (Asesmen), Jarot Purnomo, A.Md (Penempatan), Muh. Khadis Ridwan, SE (Kerjasama LN  & LSP), Yoga Tri Wijayanto dan Ahmad Budi Santoso (Kerjasama Dunia Pendidikan), Nur M. Imron (Kerjasama Dunia Usaha), Setiyo Aji Anjasmoro dan Tika Milasari (Kerjasama Dunia Industri), Drs. Nurhadi, MM dan Arie Teguh Nugroho (Kerjasama Instansi Pemerintah).
“Mengenai program DPW PIK Jateng akan kami bahas besok pada 1 Oktober,” kata Nor Kholis lagi, dan memastikan PIK Jateng bakal banyak menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi mengacu serta bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga-lembaga Pelatihan Ketrampilan, Lembaga-lembaga Sertifikasi Profesi, Perguruan Tinggi, Sekolah, dan sebagainya. | sba alqudsy – I.03

Editor                    : Burhanuddin AR
Pengunggah        : Mustapid

Ad Placement