Mustikayasa News: pemerintahan
Tampilkan postingan dengan label pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 Februari 2021

LINGKUNGAN RW 025 HARAPAN JAYA BEKASI UTARA BANJIR

BANJIR KIRIMAN: Semua badan jalan di RT 007 RW 025 Harapan Jaya, Bekasi Utara, dapat kiriman banjir pada Selasa, 16 Februari 2021, dari pagi hingga siang.



SUARA PRIORITAS-KOTA BEKASI  | Teng teng teng teng .... teng teng teng teng ... banjiiir .... banjiiir .... teng teng teng teng .... teng teng teng teng .... banjiiir ... banjiiir.

Begitulah teriakan Mardi sambil memukul-pukul besi dengan palunya setiap jumpa tiang telepon di lingkungan RT 001 dan RT 002 di wilayah RW 025 Harapan Jaya, Selasa dinihari, 16 Februari 2021.

Mardi warga RT 002 yang juga Ketua RW 025 Harapan Jaya melakukan itu sekitar satu jam sejak pukul 03.00 WIB. Tujuannya menggugah warga, karena dia menyaksikan arus air hujan di Jalan Alia I dan II semakin kencang, bertambah naik, dan mulai ada yang masuk teras rumah penduduk.

Dari hasil penelusuran Mardi bersama warga sewaktu hujan masih deras-derasnya, rupanya diketahui, bahwa air yang masuk ke wilayah RW 025 itu adalah tumpahan dari Blok G Pesona Anggrek, wilayah RW 024.

"Sudah biasa Pak, kami dapat kiriman banjir dari situ. Namun air dari Blok F itu cepat surut kok. Sekitar setengah jam setelah  hujan reda, ntar juga surut," kata Surip Thoyib, pemilik rumah di Jalan Alia I RT 001.

Dan memang betul. Waktu jamaah Shubuh pulang dari Masjid Azharul Alia RT 002, tumpahan air dari Blok F sudah tidak ada lagi.

Akan tetapi sungguh beda halnya dengan yang terjadi di pemukiman pinggir sungai eks irigasi di RT 001, 002, 004, 007, dan RT 008. Karena, di situ justru semakin digerujuk air muntahan dari sungai tersebut.

Air yang deras mengalir itu warnanya kecoklat-coklatan. Itu menandakan bahwa air hujan tersebut sudah mengandung tanah dari lahan terbuka yang terikut larut.

"Pastinya, sebagian besar air ini dari tanah kosong yang mengalir ke sungai bekas irigasi itu," kata Bakri, warga RT 008, kemudian menunjukkan titik aliran air dari tanah kosong yang dia maksudkan, yaitu lahan terbuka milik Summarecon.

Mardi selaku Ketua RW 025 dalam kaitan banjir di wilayahnya, dia kemukakan memang masih menjadi masalah besar, dan untuk mencegahnya butuh pembenahan sistem perairan terpadu dengan wilayah RW lainnya.

Oleh kerana itu pada galibnya secara umum, warga Harapan Jaya berharap mengenai masalah banjir itu semoga segera ditangani oleh Pemkot Bekasi.

Menurut berita Republika, bahwa pada tahun 2017, Walikota Bekasi bersama staf, didampingi pihak kelurahan dan RW pernah turun langsung melihat banjir di situ.

Mardi pun tahu ada kunjungan itu. Bahkan, dia menyebutkan sesungguhnya Walikota meninjau adalah atas permohonan Pengurus RW 025 saat masih dipimpin Bambang Imam Santoso.

"Proposal mengatasi banjir pun sudah diajukan oleh beliau (Bambang). Dan karena kita pandang perlu diusulkan lagi, ya kita usung dalam proposal baru. Dan proposal yang baru itu telah kita sampaikan ke Musrenbang Kelurahan Harapan Jaya 2021 pada Januari kemarin," kata Mardi. (Sultan Bani Albar Al-Qudsy)


Kamis, 01 November 2018

Mobil "Transformers" Siaga Desa Realisasi Program Jabar Juara


MyNews | Kabar berita yang istimewa untuk warga Jawa barat khususnya  warga desa, Rencananya Gubernur Provinsi Jawa barat,  Ridwan Kamil sedang menyusun Program Mobil Siaga Desa yang akan dibagikan kepada seluruh Kepala Desa Se Jawa barat.

Program ini disampaikan langsung RK melalui Halaman Facebooknya dan akun Instagramnya, Rabu 31 Oktober 2018.

Mobil yang dirancang seperti mobil dalam film transformer ini, nantinya di bagikan kepada Para Kepala Desa dan dapat dimanfaatkan warga untuk keperluan Panggung Hajatan, Mobilisasi warga yang sakit atau mengangkut jenazah, mengangkut hasil Pertanian (Panen) dan Panggung Hiburan,  layar tancap dan lain-lain.

Mengenai tata kelola dan teknis penggunaan dan perawatannya akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat. | (Ade.1.11)

Selasa, 13 Februari 2018

PUTRA DAERAH "Pulang Kampung" PIMPIN KECAMATAN DAERAH ASALNYA


MyNews - Karawang | Setelah Puluhan Tahun mengabdi/bertugas sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) diberbagai Daerah, Jauh dari kampungnya akhirnya "Sang Anak Kampung" Pimpin Kecamatan daerah asalnya.
Drs. Mahpudin MS.i Alumnus STPDN Angkatan 1992 yang juga lulusan S2 UGM jurusan Ilmu Politik, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.592/BKPSDM/2018 Tertanggal 02 Februari 2018 di Angkat Menjadi Camat TegalWaru Karawang.
Mahpudin Selama menjadi ASN Pernah bertugas di berbagai daerah dimulai dari Poso, Semarang, Yogyakarta, Bandung dan Karawang.
Mahpudin sebelum menjadi Camat Tegalwaru bertugas di Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Karawang Sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan.
Dan menggantikan Udin SH MA yang Dipromosikan menjadi Kepala Bagian Persidangan di Sekretariat DPRD Karawang.
Dalam Acara Pisah Sambut di Aula Kecamatan Tegalwaru Karawang, Selasa 13 Februari 2018, Dalam Sambutannya Mahpudin bahwa ia berjanji akan meneruskan Program-program yang baik dari Pa Camat sebelumnya, dan menyatakan bahwa keberhasilan seorang Pemimpin bukan terletak pada ke cerdasan pemimpinnya tapi berkat kerjasama team yang baik.
Acara yang disaksikan oleh unsur Muspika seKecamatan Tegalwaru dan seluruh Kades dan aparatur pemerintah desa di tegalwaru berlangsung santai dan penuh kekeluargaan. | (Ade.10.2)

REVISI UU MD3 DI SAHKAN, PENGKRITIK DPR BISA DIPIDANA


MyNews - Jakarta | DPR sore ini mengesahkan revisi UU MD3 yang mengandung pasal-pasal kontroversial. Salah satunya pengkritik DPR bisa dipidana. 

Revisi UU MD3 disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem. 

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR. 

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," demikian bunyi aturan itu. 

Revisi UU MD3 ini dikritik sebagai bentuk antidemokrasi. Rawan kemungkinan UU ini digugat ke MK. (Mtp.12.2)

Rabu, 03 Januari 2018

PEDAGANG BLOK G TANAH ABANG AKAN DIPINDAHKAN KE LAHAN MILIK HAJI LULUNG

MyNews -Jakarta | Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, akan dibongkar dan dibangun kembali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya telah menyiapkan tempat penampungan sementara untuk para pedagang Blok G.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, selaku pengelola Pasar Tanah Abang, PD Pasar Jaya telah memiliki opsi untuk menggunakan lahan milik Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, atau yang biasa dipanggil Lulung, sebagai tempat penampungan sementara pedagang.
"Salah satu opsi memang milik Pak Haji Lulung," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/1/2018).
Meski begitu, Sandiaga tidak menjawab ketika ditanya apakah Pemprov DKI membayar uang sewa kepada Lulung terkait lahan tersebut.

"Pokoknya kita tidak ingin menghadirkan satu solusi yang akhirnya menghantam para pedagang kecil," ucap Sandiaga.
Menurut Sandi, menyediakan lahan sementara untuk para pedagang Blok G adalah salah satu upaya untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat kecil.
Selain itu, kata Sandiaga, pedagang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah.
"Pencapaian pajak tadi juga banyak dari pedagang kecil jadi kita ingin solusinya juga mereka tetap memiliki kesempatan," kata Sandi. | (Mus.6.1)

Sumber: kompas.com

Selasa, 02 Januari 2018

SAMBUT JOKOWI, ANIS DATANG KE STASIUN SUDIRMAN BARU

MyNews - Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang ke Stasiun Sudirman Baru (BNI City) di Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018) untuk menyambut Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pagi ini meresmikan penggunaan kereta bandara rute Bandara Soekarno-Hatta - Sudirman Baru.
Anies tiba di Stasiun Sudirman Baru sekitar pukul 10.00 WIB atau beberapa menit sebelum kereta bandara yang dinaiki Jokowi tiba pada pukul 10.05 WIB.
Anies bergegas menuju lantai dua Stasiun Sudirman dan membeli tiket kereta bandara. Di sana, dia dibantu seorang petugas lapangan untuk membeli tiket.
Setelah mendapat tiket, Anies menuju lantai satu dan memasuki lift untuk pergi ke peron stasiun. Di sana, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berbincang dengan petugas dari PT Railink, operator kereta bandara.
"Enggak, saya enggak ke bandara, ini saya mau menyambut Pak Presiden, tunggu ya," kata  Anies singkat ketika diminta wawancara oleh awak media. | (Mus.3.1)



Sumber: kompas.com

DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAH, PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN KERETA BANDARA

Presiden Jokowi langsung menjajal kereta Bandara, usai peresmian di Stasiun KA Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (2/1) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Setelah melalui masa uji coba sejak 26 Desember lalu, kereta api bandara Soekarno Hatta diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Stasiun KA Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Selasa (2/1) pagi.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pagi hari ini saya resmikan pengoperasian kereta Bandara Soekarno Hatta,” kata Presiden Jokowi sembari menekan tombol sirene dan menandatangani plakat tanda peresmian beroperasinya kereta Bandara Soekarno Hatta.
Presiden bersyukur, setelah 3 (tiga) tahun bekerja keras untuk menyelesaikannya, akhirnya pagi ini kereta Bandara Soekarno Hatta itu bisa diresmikan. Dengan beroperasinya kereta tersebut, Presiden berharap bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas menuju Bandara Soekarno Hatta.
“Ke depan, kalau nanti sudah terintegrasi antara MRT, LRT, Busway, kemudian kereta Bandara, kemudian kereta cepat semuanya terintegrasi. Kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil-mobil pribadi, tetapi semuanya mau berpindah kepada transportasi massal, transportasi umum yang aman, nyaman, bisa kita gunakan bersama-sama, baik di Jadebotabek maupun menuju ke Bandara ini,”ujar Presiden Jokowi.
Jajal Kereta
Presiden Jokowi tiba di Stasiun KA Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, setelah terlebih dahulu tiba di Gate 2 Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya, dari Terminal 3, Presiden naik Skytrainmenuju Stasiun KA Bandara Soekarno-Hatta.
Usai acara peresmian, Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri menjajal kereta Bandara Soekarno Hatta itu menuju ke Stasiun Sudirman Baru, di kawasan Sudirman, Jakarta.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Umum DPP PKB Muhaiman Iskandar, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.(FID/JAY/ES)

Jumat, 08 Desember 2017

POPULASI SAPI DI KARAWANG TERUS MENURUN, BANTUAN SAPI PROGRAM APO NYANGKUT DIMANA?

MyNews - Karawang | Jumlah Populasi ternak sapi di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang tiap tahun terus mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Rojak, Tenaga Medis Hewan UPTD Pertanian dan Peternakan Kec. Pangkalan & Tegalwaru kepada team Mynews dikantornya beberapa waktu yang lalu.
Tahun 2016 jumlah populasi Ternak sapi sebanyak 400 ekor dan berdasarkan data dilapangan tahun 2017 sebanyak 350 ekor, papar Rojak. Penurunan populasi tersebut bukan disebabkan oleh serangan penyakit akan tetapi karena menurunnya minat peternak dalam memelihara sapi.
Sapi disini biasanya dipergunakan untuk membajak sawah di pegunungan karena sawah teknis sudah menggunakan mesin traktor, tambah Rojak. Potensi Alam yang subur dan melimpahnya sumber pakan sapi (rumput) seharusnya mampu dimanfaatkan secara maksimal, sayang kalau terbuang percuma (mubajir) tandas Rojak penuh harap.
Ketika hal tersebut di diskusikan dengan Ketua Paguyuban Masyarakat Karawang (MasKar) yang konsen akan peningkatan kesejahteraan masyarakat Karawang, Supardi Nugraha menyayangkan peristiwa ini terjadi. Seharusnya PemKab Karawang dalam hal ini DisTanNak melakukan Upaya mendorong memfasilitasi dan membina para peternak Sapi khususnya di karawang bagian selatan sebagai ikhtiar bagi peningkatan kesejahteraan Peternak. "Khabar yang saya terima dari berbagai sumber malahan bantuan sapi untuk Program APO pun sampai saat ini sapinya belum keterima PokTan, entah nyangkut dimana? ", papar wa Pardi sapaan akrab beliau.
Seyogyanya DisTanNak konsen masalah tersebut, agar kesejahteraan khususnya peternak meningkat dan harapan Pemerintah Pusat Agar Indonesia Swasembada Sapi mampu diwujudkan, harap Pardi. | (Ade.3.12)

Kamis, 07 Desember 2017

MENTERI SUSI TUDING APARAT DIBALIK LOLOSNYA 60 JUTA BIBIT LOBSTER

MyNews - Jakarta | Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menuding ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan lolosnya 60 juta bibit lobster ke Vietnam.
“Sekarang masalahnya, pengepul biasa berhenti bermain, aparatnya yang ikut bermain karena keuntunganya sangat besar,” ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Dalam kesempatan itu, Susi tidak menunjukan bukti-bukti adanya keterlibatan aparat dalam penyelundupan bibit lobster ke Vietnam.
Hanya saja, menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu menilai upaya menggagalkan penyelundpan bibit lobster lebih sulit bila aparat ikut bermain.
“Jadi dulu saya minta aparat menertibkan, sekarang justru ada oknum-okum aparat yang malah berbisnis. Ini persoalan yang kita hadapi,” kata Susi.
Susi menduga, keterlibatan aparat dalam penyelundupan bibit lobster disebabkan faktor tingginya nilai jual lobster di pasar internasional.
Biasanya, bibit lobster diselundupkan ke luar negeri melalui jalur udara. Caranya, bibit lobster di masukan ke dalam botol-botol kecil dan disimpan di koper.
Menurut Susi, nilai bibit lobster dalam satu koper ditaksir mencapai Rp 1,5 miliar. Bila lobster itu dibesarkan, maka nilainya akan mencapai Rp 15 miliar.
Dari data Kementerian dan Kelautan (KKP), sebanyak 3.730.779 ekor dan 33.708 kg penyelundupan lobster, kepiting, dan rajungan berhasil digagalkan dari 2016-Juli 2017. Nilainya ditaksir mencapai Rp 509,6 miliar. | (Mus.8.12)

Sumber Kompas.com

Selasa, 05 Desember 2017

KORBAN MAFIOSO PENDIDIKAN TINGGI TIDAK HANYA UNIAT JAKTIM

WISUDA YANG DIBATALKAN. Para penyelenggara wisuda ilegal berfoto bersama di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 19 September 2015. Dalam sidak oleh petugas dari Pemerintah menemukan ribuan peserta wisuda ilegal yang mendapatkan gelar S1 dan D3 dengan ijazah palsu tanpa harus mengikuti perkuliahan. (Repro TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat)
Selasa, 5 Desember 2017

MyNews – Jakarta | Rangkuman peristiwa permukaan berupa pembatalan seremonial wisuda sarjana dan pasca sarjana di beberapa daerah ternyata menunjukkan bahwa sebenarnya korban ulah jejaring mafioso pendidikan tinggi tidak hanya Universitas Islam Attahiriyah Jakarta Timur.

“Pembatalan acara wisuda oleh pemerintah yang terjadi pada Sabtu, 19 September 2015, di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, pun merupakan korban tingkah para mafioso,” kata Drs. David Yassir, M.Pd, pemerhati pendidikan tinggi, ketika ditemui MyNews di rumahnya, di Kawasan Kranji, Kota Bekasi, hari ini.

Menurut David, pembatalan satu even wisuda untuk beberapa perguruan tinggi swasta (PTS), dan ternyata masing-masing memang bermasalah sehingga patut dilarang menggelar wisuda, itu bukan peristiwa kebetulan, melainkan pasti ada pihak yang memainkannya.

Pencideraan performa pendidikan tinggi tersebut yang dilakukan oleh jejarring dengan person-person relatif sama, ujar David, jelas itu merupakan cermin bahwa sebenarnya ada jejaring mafioso pendidikan tinggi yang sengaja mengacak-acak kesucian misi perguruan tinggi.

VIA PRIBADI. Bayar
kesarjanaan dan wisuda
via pribadi, tidak transfer
ke rekening PTS-nya
(tengka.doc)
“Dalam konteks kasus di Kampus UT itu maka selazimnya pihak-pihak yang berwenang, baik pada sektor pendidikan tinggi (Kemristek Dikti) serta sektor keamanan ketertiban masyarakat (Polri), dan sektor perlindungan konsumen (BPKN) bersinergi menghadapi kasus tersebut,” ucap David.

Sebagaimana tersiar melalui beberapa media, acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Islam Attahiriyah (UNIAT) yang bernaung pada Yayasan Addiniyah Attahiriyah (YAT), dan wisuda ahli madia, sarjana, dan atau pasca sarjana Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telematika, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Tangerang Raya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha, serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Suluh Bangsa yang bernaung  dalam Yayasan Aldiana Nusantara (YAN) dibatalkan. Gara-garanya sama, yakni karena ada pelanggaran berupa memproduk ahli madia, sarjana dan/atau magister abal-abal. 

Pihak yang parah dalam menyelenggarakan wisuda bodong itu adalah kampus dalam naungan YAN.. "Kan yayasannya sudah mengakui hal itu ke Menristek Dikti," ujarnya.

Ditelisik dari pejabat PTS-PTS itu saat berkasus tercantum nama seorang profesor doktor initial SS dan seorang doktor initial IIDJ. Ditengarai mereka adalah dalang pelakon mafia pendidikan tinggi tersebut. Mereka sengaja menciptakan ahli madia, sarjana dan/atau magister abal-abal melalui praktik menjual ijazah tanpa kuliah sebagaimana mestinya.

Dalam permainan itu mereka bekerjasama dengan DW, GT dan AR, para tokoh piawai dalam urusan mengembangkan jejaring bisnis ijasah sarjana yang sudah merambah dari Aceh sampai dengan Papua.
"Mereka melakukan pembelajaran kelas jauh, dan setelah ditelusuri ternyata tidak ada pembelajaran. Jadi seperti jual-beli ijazah. Ini pelanggaran. Kan begitu penegasan Ketua Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi. Bahkan, diuangkapkan oleh beliau juga bahwa kuliah jarak jauh itu ada yang di Sulawesi Selatan, Sopeng, Papua, Ambon, dan Nusa Tenggara Timur,” kata David.
Oleh karena itulah David berharap ada tindakan konkret pihak-pihak yang kompeten. Sebab, menurutnya, kasus pencideraan pendidikan tinggi tersebut sudah berjalan bertahun-tahun dan itu bukan semata pelanggaran administratif, melainkan mengandung juga perkara perdata dan pidana. | sba alqudsy – L.03
Editor                    : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid

Senin, 04 Desember 2017

BUPATI PURWAKARTA SELAMATKAN TKI YANG TERLANTAR DI ARAB SAUDI

RAWAT INTENSIF. Irwanto dibawa ambulan siap untuk mendapat perawatan intensif di RSUD Bayu Asih Purwakarta atas fasilitas Bupati Dedi Mulyadi

Senin, 4 Desember 2017

MyNews - Purwakarta | Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjemput seorang TKI asal daerahnya bernama Irwanto Samin Bin Apan (54) dan istrinya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Hampir selama empat tahun Irwanto telantar di Arab Saudi karena lumpuh akibat kecelakaan kerja dan tak memiliki ongkos untuk pulang ke Indonesia.

Setelah mendapatkan informasi di media sosial, Dedi pun langsung memberikan bantuan dana untuk pemulangan warganya tersebut bekerja sama dengan Konsulat RI di Jeddah.

"Negara melalui pemerintahan sudah seharusnya hadir mengadvokasi TKI kita yang bekerja di luar negeri terutama yang memiliki masalah. Saya kira kasus seperti ini bukan hanya menimpa Irwanto dan istrinya saja. Saya sudah beberapa kali menghadapi permasalahan seperti ini, terutama yang menimpa warga Purwakarta. Kita memberikan ongkos pemulangan Irwanto dan istrinya supaya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya," jelas Dedi Mulyadi, Selasa (21/11/2017).

Dedi menambahkan, selama dirinya menjabat sebagai bupati Purwakarta, tercatat enam kali pihaknya berupaya memulangkan warganya yang bekerja di luar negeri.

"Dulu ada yang disiksa oleh majikannya, ada yang sudah meninggal tapi jenazahnya sulit dipulangkan ke Indonesia, terus beberapa bulan lalu ada dua orang TKI ketemu di Malaysia dan tak bisa ke mana-mana karena paspornya ditahan oleh pihak Imigrasi Malaysia di Bandara," tambahnya.

Irwanto hampir selama 15 tahun telah bekerja sebagai TKI legal alias resmi di Arab Saudi. Ia bekerja sebagai sopir trailer pengangkut bahan bangunan beton di tiga majikan. Sampai pada majikan terakhir, ia mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua kakinya tertimpa beton sehingga mengalami lumpuh.

Saat kecelakaan, dirinya sempat mendapatkan biaya perawatan sampai operasi kaki yang ditanggung oleh majikannya. Namun, saat dirinya akan menjalani perawatan lanjutan, majikannya enggan memberikan biaya tanggungan lagi dengan dalih sudah membereskan seluruh pembiayaan sebagai tanggung jawab majikan kepada karyawan.

Sejak saat itu, Irwanto bersama istrinya telantar akibat tak bisa bekerja dan tidak mendapatkan uang untuk biaya perawatan dan kehidupan sehari-harinya di Arab Saudi. Ia juga tidak memiliki ongkos pulang ke Indonesia.

"Sampai akhirnya saya ditemukan oleh aktivis Migran Center dan disampaikan melalui media sosial oleh mereka langsung ke Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Alhamdulilah saya bisa pulang kembali bersama istri ke Purwakarta bertemu keluarga lagi," kata Irwanto.

Setelah mengetahui hal tersebut, Dedi melalui stafnya langsung memerintahkan untuk segera membantu proses pemulangan warganya yang telantar tersebut. Pemkab Purwakarta langsung menyediakan uang sebesar Rp 150 juta untuk proses pemulangan warganya tersebut bekerja sama dengan Konsulat RI Jeddah.

Akhirnya Irwanto dan istrinya bisa pulang ke Indonesia pada hari ini setelah terbang dari Jeddah selama kurang lebih sembilan jam. Saat ini, Irwanto pun langsung dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk mendapatkan perawatan intensif lebih lanjut. | Mus.Betrik-L.7

Editor                 : Burhanuddin AR
Pengunggah : Nustapid

BUPATI PURWAKARTA SURUH ANAKNYA BERMALAM MINGGUAN DI RUMAH JANDA




MyNews - Purwakarta | Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyuruh anak sulungnya, Ahmad Habibie Bungsu Maula Akbar (18) berkunjung sekaligus bermalam mingguan ke rumah seorang janda bernama Yati (49), warga Gang Nusa Indah IV, Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta, Sabtu (2/12/2017) malam.

Maula, sapaan anak sulungnya, tak canggung bercengkrama dengan janda enam anak tersebut yang mengisahkan seluruh kesulitan hidupnya selama ini.

Diketahui bahwa anak kedua ibu tersebut, Ilham (16), membutuhkan biaya untuk membayar tunggakan biaya sekolah di SMK dan terancam tidak bisa mengikuti ujian di sekolahnya.

Selama ini, Yati masih membiayai kelima anaknya yang masih bersekolah, sedangkan anak pertamanya sehari-hari mengais rezeki menjadi seorang pengamen.

“Ini kisah tentang kidz zaman now yang tadi malam bermalam mingguan di rumah seorang janda setengah tua,” ujar Dedi Mulyadi pada Minggu (13/12/2017).

Maula mendapatkan tugas khusus dari sang ayah untuk memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak kedua janda tersebut yang terancam tak bisa ikut ujian. Tunggakan SPP dan biaya UTS sebesar Rp 4.775.000 diserahkan langsung ke rumah janda tersebut sembari mendengarkan seluruh keluh kesah ibu tersebut.

Maula yang ditularkan kebiasaan ayahnya memberikan bantuan kepada warga miskin tersebut merasa terharu mengetahui salah satu pekerjaan ayahnya langsung sebagai kepala daerah seperti ini.

"Saya bangga memiliki ayah sebagai kepala daerah, salah satunya selalu memberikan bantuan kepada warga miskin yang sangat membutuhkan," kata Maula.

Kondisi Ilham awalnya diketahui oleh Dedi karena adiknya, Intan (14) yang nekat mencegat orang nomor satu di Purwakarta itu saat meninjau rumah tidak layak huni di lokasi yang sama sehari sebelumnya.

Sembari menangis, Intan bercerita bahwa Ilham terancam tidak bisa mengikuti ujian di salah satu SMK swasta di Purwakarta karena belum membayar tunggakan biaya sekolah.

“Terima Kasih kepada Pak Bupati, bantuannya sudah diterima tadi malam. Besok (Senin) kakak saya bisa ikut ujian di sekolahnya,” kata Intan.
\
Sejak SMA dan SMK sederajat diambil alih kewenangannya oleh Provinsi Jawa Barat dari pemerintah kabupaten/kota, banyak orangtua yang protes ke bupati Purwakarta karena harus membayar kembali biaya sekolah.

Padahal, sebelum diambil alih kebijakan tersebut, sekolah tingkat atas di Purwakarta tersebut tidak dipungut biaya apapun alias gratis.  | Mus Betrik-L..6

Editor               : Burhanuddin AR
Pengunggah   : Mustapid

Jumat, 01 Desember 2017

DEDI MULYADI: PRESIDEN JOKOWI RESTUI AIRLANGGA CALONKAN DIRI JADI KETUM GOLKAR

DEDI MULYADI. Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, memberi penjelasan ada 'lampu hijau' dari Presiden Jokowi bahwa Menteri Airlangga Hartarto selaku pembangtu presiden boleh dicalonkan jadi Ketua Umum Partai Golkar. (mus.b)

Kamis, 30 November 2017


MyNews - Bogor |  Presiden Joko Widodo dipastikan merestui Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar..

"Diizinkan," kata Ketua DPD I Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (30/11/2017).

Hal tersebut, ungkap Dedi, disampaikan Jokowi saat menerima sekitar 30 Ketua DPD Golkar Tingkat I (Provinsi) di Istana Bogor.
.
Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, para Ketua DPD Tk I yang hadir sudah bulat mendukung Airlangga untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

DPD Tk I pun meminta izin kepada Jokowi untuk mendukung menterinya bertarung di Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

":Kan Pak Airlangga itu pembantu presiden, Ya, kami meminta izinlah ke beliau bahwa Pak Airlangga akan kami calonkan untuk memimpin Golkar," tuturnya.

Dedi mengatakan, pertemuan berlangsung dari pukul 10.30 WIB dan selesai pukul 11.30 WIB. Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. 

Airlangga sendiri tidak ikut dalam pertemuan itu. Namun, sebelumnya sudah santer dikabarkan bahwa pribadi sang menteri selaku kader Golkar siap mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menyusul tersangkanya Setyo Novanto dalam kasus korupsi e-KTP

Pertemuan ini diinisiasi oleh DPD I Golkar seluruh Indonesia, merespon dinamika Golkar pasca ketua umumnya Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus E-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Untuk menyampaikan perkembangan Partai Golkar terkini kepada Presiden. Karena Presiden kan didukung oleh Partai Golkar," ucap Bupati Purwakarta ini.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui, Menteri Perindustrian yang juga kader Golkar, Airlangga Hartarto, sudah menyampaikan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Ya sebagai Menteri, ya mesti toh, mau memiliki keinginan (kemudian) menyampaikan ke Presiden.. Ya biasa," ujar Jokowi, di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017)..

Jokowi tidak menjawab saat ditanya apakah dia memberi restu atau tidak atas keinginan Airlangga tersebut. Ia menegaskan, tak mengintervensi dinamika internal yang terjadi di Golkar karena merupakan urusan partai. | mus betrik - L.01. 

Editor             : Burhanuddin AR
Pengunggah : Mustapid

MENDAGRI: JANGAN SAMPAI PROGRAM PRESIDEN DI DKI TERHAMBAT OLEH PROGRAM LAIN

MyNews - Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pihaknya masih Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2018 diajukan secara resmi.
Namun, Tjahjo menegaskan Kemendagri bisa saja mengoreksi rancangan anggaran yang kini banyak menjadi sorotan itu. Koreksi akan dilakukan apabila ada alokasi anggaran yang tak sesuai dengan program pemerintah pusat.
"Saya hanya memastikan jangan sampai programnya Presiden di DKI terhambat karena ada program lain," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).
"Skala prioritas kalau di DKI ya mengatasi kemacetan, banjir, pendidikan kesehatan," kata dia.

Tjahjo juga mengingatkan jangan sampai ada alokasi anggaran yang menyalahi aturan. Misalnya mengenai anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang Tim Gubernur untuk Tim Percepatan Pembanguna (TGUPP). Menurut dia, perlu aturan baru untuk mewujudkan TGUPP yang jumlahnya mencapai 72 orang itu.
"Seingat saya jaman pak Jokowi 15 maksimum. Itu sudah diubah atau belum, tinggal itu saja. DKI mau apa bisa, orang uangnya ada," kata dia.

Sementara terkait dana hibah, Tjahjo juga mengingatkan agar diberikan secara tepat sasaran. Hal ini disampaikan Tjahjo menanggapi adanya hibah sebesar Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Padahal, organisasi itu kantornya masih menumpang kantor penyalur satpam.
"Hibah itu yang saya pahami, dan bansos, harus diberikan tepat sasaran yang menerima jelas baik sisi kelembagaannya urgensi kenapa diberikan bansos dan hibah," ucap politisi PDI-P ini. | (Mus.1.12)

Sumbe

Kamis, 30 November 2017

OUTBOND AKAN WARNAI WORKSHOP PERSPEKTIF JURNALIS KEPRI KE-2 DI TANJUNGPINANG


Workshop Jurnalis Kepri 2016. Suasana Workshop Jurnalis Kepri Pertama 2016 yang diselenggarakan oleh Disdik Prov Kepri. (syaiful amri)

Kamis, 30 November 2017

Tanjungpinang, mustikayasa-news.com | Workshop Jurnalis Provinsi Kepulauan Riau Ke-2 akan diwarnai kegiatan outbond di Tanjungpinang, Desember 2017. Sedangkan Ketua Dewan Pers Nasional (DPN) dan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) direncanakan menjadi narasumber pada Workshop Perspektif Jurnalis Terhadap Dunia Pendidikan itu.

Irwan Panggabean, ST., MH., Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, menjadi Ketua Panitia Workshop tersebut.

Didampingi Ketua IWO Tanjungpinang, Iskandar Syah, dan Humas IWO Kepri, Roni Rumahorbo, pagi tadi (30/11), Irwan menginformasikan bahwa workshop akan berlangsung tiga hari,  4 sd 6 Desember 2017.

Lokasinya di Hotel Aston, Tanjungpinang.  Even itu diberi tajuk Peranan Media Bagi Peserta Didik Dalam Memanfaatkan Revolusi Digital.

Irwan Panggabean
“Agenda Workshop Jurnalis pada 2017 ini merupakan seri kedua. Seri pertamanya diselenggarakan oleh Disdik Kepri pada 2016,” kata Irwan, “dan berdasar konfirmasi, insyaf Allah, Pak Yosep Adi Prasetyo, Ketua DPN hadir selaku narasumber. Begitu juga Pak Jodhi Yudono, Ketum IWO”.

Perhelatan lokakarya kewartawanan tersebut, juga akan dihadiri Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, walau mungkin Ramon Damora selaku Ketua berhalangan hadir karena umroh. Namun Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kepri, Richard Nainggolan, hadir.

Gubernur beserta Kepala Disdik Kepri, juga beberapa Kepala SMA utusan Tangjungpinang, Bintan dan Batam, sudah menyatakan kesanggupan ambil peran dalam workshop tersebut.

Digambarkan oleh Irwan bahwa performa workshop jurnalis seri kedua nanti agak beda dengan yang  pertama karena terdapat outbond bagi sekitar 200 jurnalis media online, cetak, elektronik se-Kepri. Mereka pun diberi seragam. “Pokoknya seru,” ujar Irwan.

Rangkaian aktivitas workshop itu amat diharapkan dapat mencerminkan kekompakan kerja sama para wartawan. Dan itu dapat disaksikan serta dicontoh bagi peserta didik usia ‘wajar dikdas’ | sba alqudsy – K.11

Editor                   : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid    

Selasa, 28 November 2017

DEDY MIZWAR: JADIKAN PILKADA PESTA DEMOKRASI BUKAN PEMECAH BELAH

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar seusai kunjungan kerja ke SMKN 1 Garut.(KOMPAS.com/Ari Maulana Karang)

Senin, 27 November 2017

MyNews - Bandung | Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz), berharap Pilkada Jawa Barat menjadi momentum untuk pesta demokrasi rakyat, bukan pemecah belah masyarakat.

"Kita tidak menghendaki hal itu terjadi walau sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya  polarisasi peristiwa untaian Pilkada DKI ke Jawa Barat," kata Demiz dalam expert meeting 'Menyongsong Pilkada Serentak yang Berkualitas di Lumbung Suara', di Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/11).



Demiz menilai, sampai saat ini tidak ada upaya dari para elit politik untuk meredam konflik dampak Pilkada DKI Jakarta tersebut. Itu karena partai politik (parpol) belum mampu membuat budaya politik dengan baik. Bahkan, politik transaksional juga masih marak terjadi antara parpol atau kontestan Pilkada dengan masyarakat atau pengusaha.

"Ketika kampanye pada tahun 2013 lalu, saya pernah mengatakan bahwa pemilihan gubenur ini tidak terlalu penting dalam hidup kita karena tidak berpengaruh secara langsung untuk kalian masuk surga atau neraka," tuturnya.

"Yang penting itu bagaimana menjalin silaturahim di antara kalian dalam Pilkada ini, dan itulah yang langsung berhubungan dengan kalian masuk surga atau neraka," ungkapnya.

Demiz pun mengajak semua pihak agar menjadikan Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi melalui kemeriahan politik yang santun dan damai. Menurut dia, Pilkada harus mencerminkan perjalanan demokrasi bangsa ini semakin maju, sehat, dan berkualitas.

"Saya kira kita harus melihat ini (Pilkada) betul-betul pesta demokrasi, enjoy. Bukan menciptakan perpecahan dalam masyarakat, apalagi seperti (Pilkada) Jakarta kemarin. Saling hujat pada era teknologi ini, bukanlah contoh yang baik. Jabar semestinya menjadi tolak ukur yang baik," katanya.

Kualitas demokrasi di zaman now, sambung Demiz, bisa dilihat dari beberapa hal. "Dalam konteks Indonesia, sudah ada acuannya, yaitu prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil," ungkap Demiz. | mus betrik - K.01

Editor             : Burhanuddin AR
Pengunggah : Mustapid

Senin, 27 November 2017

ANCAMAN PHK BESAR-BESARAN DI KARAWANG SEMAKIN TINGGI

JAGA AMAN. Pekerja yang sudah produktif perlu dijaga bersama agar aman, tanpa terancam badai pemutusan hubungan kerja alias PHK. (mus betrik)



Senin, 27 November 2017

MyNews - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang diminta mempertahankan sektor padat karya. Hal ini menyusul naiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang menjadi Rp 3.919.291 dari sebelumnya Rp 3.605.272,  yang diprediksi akan menimbulkan gelombang PHK besar-besaran. 

General Manager (GM) PT Beesco Indonesia, Asep Agustian, mengungkapkan tingginya upah di Karawang yang melebihi upah DKI Jakarta tidaklah logis. Terlebih enam tahun terakhir UMK Karawang selalu naik.

"Kalau tidak sanggup menaati, perusahaan langsung close (tutup).  Kalau tiap tahun kenaikan seperti ini,  perusahaan akan gulung tikar," katanya. Lalu dia menambahkan, terlebih jika industrinya tergolong sektor padat karya, yang banyak menyerap lulusan SD dan SMP yang kebanyakan nonskill.

Di perusahaannya saja,  kata dia,  ada sekitar 6.000 karyawan yang 89 persennya merupakan warga lokal kecamatan setempat. Kalau perusahaannya terpaksa tutup misalnya, maka ia khawatir nantinya perekonomian warga satu kecamatan akan lumpuh. 

Meski demikian,  tegas Asep Agustian,  pihaknya akan mengikuti peraturan pemerintah soal upah. Soal kenaikan upah sebesar 8,7 persen pun, pihaknya mengaku tidak akan menangguhkan upah. "Kami akan mengusahakan untuk para karyawan," tambahnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang, Abdul Syukur, mengakui potensi jumlah pengangguran semakin bertambah akibat UMK di Karawang. Sebab, perusahaan akan melakukan pengurangan demi keberlangsungan perusahaan.

"Banyak perusahaan yang pindah karena tidak mampu membayar UMK yang tinggi," katanya, dan dia menyebutkan bahwa UMK Karawang mengungguli upah minimum beberapa ibu kota negara di Asia. 

Berdasarkan data yang dimiliki Apindo,  upah minimum 2017 di New Delhi Rp 1.958.800, Bangkok Rp 2.544.598, Kuala Lumpur Rp 3.110.424, Beijing Rp 3.317.427, Hanoi Rp 2.362.794, Manila Rp 2.911.603, dan Jakarta Rp 3.355.750.

Oleh karena itu permasalahan tersebut harus disikapi bersama. Salah satunya untuk mengantisipasi pengangguran yang setiap tahun terus bertambah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Ahmad Suroto, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Selasa (21/11/2017) telah menetapkan UMK Karawang untuk 2018 sebesar Rp 3.919.291, dan kembali menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Yang pastinya, kata dia, akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Sebab, dampak dari kenaikan upah pada 2017 lalu sekitar 12.000 karyawan dirumahkan hingga September ini.

Ia memprediksi, perusahaan sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK) akan terpukul dengan kenaikan UMK 2018 tersebut. Pasalnya, tahun 2017 ini ada beberapa perusahaan yang memilih pindah, merumahkan karyawan, atau meminta penangguhan pembayaran upah.

Sejumlah perusahaan yang memilih hengkang antara lain PT Metro Kinkin,  PT Royal Industri,  PT Dream Sentosa Indonesia,  PT Hansae,  dan PT Mondelez. Ia menyebut Garut, Majalengka,  dan Jawa Tengah menjadi incaran perusahaan TSK dari Karawang.

Ia mengatakan, kenaikan diprediksi juga akan berdampak pada sektor jasa dan perdagangan.  Sementara sektor manufaktur belum satu pun memilih pindah karena kenaikan upah.| mus betrik - K.02

Editor             : Burhanuddin AR
Pengunggah : Mustapid

Senin, 20 November 2017

KASUS PT JLM TERPERAM, ADA YANG LEMPAR BATU SEMBUNYI TANGAN

DISEGEL. Lokasi pembangunan pabrik kaca PT JML di Cikalongsari, Kec Jatisari, Kab Karawang disegel. Diduga IMB-nya palsu (jay)

Senin, 20 November 2017

MyNews – Karawang | Kasus pembangunan pabrik kaca oleh PT JLM di Desa Cikalongsari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, yang diduga kuat sebagai pelanggaran hukum, akhir-akhir ini terperam, gara-gara ada pihak yang lempar batu sembunyi tangan.

Pandangan itu disampaikan oleh Derry Satria, aktivis sebuah lembaga swadaya masyarakat, warga Kecamatan Jatisari, di Karawang, Senin (20/11).

Derry menunjukkan, kemarin-kemarin pemberitaan kasus PT JLM marak. Baik di media massa cetak, maupun media sosial. Akan tetapi bahana ulasan maupun penanganan perkara PT JLM itu kini mendadak sepi, tak lagi dibahas oleh banyak pihak.  “Ini sepertinya ada yang aneh,” kata Derry.

Disebut-sebut PT JLM diduga kuat telah melakukan pelanggaran terhadap UU No 41 Tahun 2009 tentang LP2B, UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Perda Kab Karawang No 2 Tahun 2013 tentang RTRW, maka pembangunan pabrik kaca PT JLM dihentikan paksa dan disegel oleh Pemkab Karawang.

Atas tindakan penyegelan itu pihak PT JLM keberatan karena memiliki IMB-nya. Akhirnya jadilah polemik di tengah masyarakat. Disamping itu juga menjadi perkara di jalur hukum sebab pihak Kepolisian maupun Kejaksaan turut menanganinya.

Terbetik info di sebuah media online bahwa Kabid Pelayanan Perizinan Bangunan, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, pun pada pekan depan mulai diperiksa oleh pihak penyidik Polda Jabar.

Sedang sisi lainnya bahwa baru-baru ini ada keterangan pihak Pemkab Karawang melalui DPMPTSP tentang IMB pabrik kaca PT JML bahwa berkas itu tidak pernah terdaftar, maka disimpulkan sebagai IMB palsu.

“Sejak itulah ulasan kasus pembangunan pabrik kaca PT JLM sepi,” ucap Derry menengarai.

Terlepas kebenarannya seperti apa, Derry berpendapat, “logisnya Pemkab Karawang tidak berhak menyimpulkan begitu dong. Sebab, bagaimana dengan tanda tangan dan stempel Kadis DPMPTSP? Apakah juga palsu?”

Menurutnya, kesimpulan itu kewenangan Kepolisian. Itu pun harus melalui penelitian di Lab Crime. Proses itu harus ditempuh sesuai kepentingan untuk mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.

Jadi sebetulnya belum ada alasan yang cukup bagi Pemkab Karawang untuk menyegel lokasi dibangunnya pabrik kaca itu. Dan pada sisi lain, jika PT JLM merasa tertipu karena IMB yang dikantonginya palsu, maka sebagai korban pemalsuan IMB sebaiknya mengadu ke pihak berwajib saja, menyusul keberatan penyegelan sebelumnya.| sba alqudsy – K.04

Editor                   : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid

Ad Placement