Mustikayasa News: provinsi
Tampilkan postingan dengan label provinsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label provinsi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 Februari 2018

DAHSYATNYA KADO MILAD HMI KE-71 DI KOTA BEKASI

PENGANTAR PANITIA. Ketua Panitia Peresmian Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, Ardiansyah ibni Albar, SE, saat menyampaikan pengantar  dan laporannya di hadapan Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, para senior, pengurus HMI dan KAHMI Bekasi. (sba alqudsy)  

Jum’at, 9 Februari 2018

MyNews – Kota Bekasi | Ini dahsyat. Tasyakuran milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke-71 ada kado monumental dinamik. Kado ini insya Allah bakal menjadi tempat bersejarah lahirnya para cendekia  yang peduli dan turut bertanggung jawab memajukan gerakan pembangunan Kota Bekasi.

“Tak sebatas itu, rumah ini, gedung ini, Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi ini semoga membuahkan berkah bagi banyak pihak,” kata Ketua Panitia Peresmian Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, Ardiansyah  ibni Albar, SE, dalam laporan singkatnya, Jum’at malam (9/2).

Pada kesempatan itu Ardi pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemkot Bekasi kepada KAHMI agar mendayagunakan semaksimal mungkin gedung bekas Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Adalah karunia Allah Swt yang sungguh nikmat dan wajib disyukuri oleh keluarga besar HMI dan KAHMI karena dengan adanya Sekretariat KAHMI Bekasi tersebut maka gagasan kegiatan-kegiatan positif  bakal lebih terdorong lahir  dari keluarga besar KAHMI.

Sementara itu Ketua Umum PC HMI Bekasi, Akmal, dalam pidato milad mengutarakan kado dahsyat itu meski bukan merupakan hak pinjam pakai HMI melainkan bagi KAHMI, namun sungguh dirasakan oleh HMI  sebagai fasilitas baru yang dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan HMI mencapai lima kualitas insan cita HMI.

“Kami yakin dengan adanya sekretariat ini jalinan komunikasi dan sinergitas kejuangan HMI dengan KAHMI kian mudah dibangun, dan pada gilirannya berkah bagi banyak pihak,” ucap Akmal, yang sekaligus dalam kesempatan itu memohon restu bagi perjalanan duta HMI Bekasi ke arena Kongres HMI XXX di Kota Manado. | sba alqudsy –B.04

Editor                  : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Ardianingrum ibni Albar

KAHMI BEKASI DIHADIAHI KANTOR BARU OLEH WALIKOTA BEKASI

TANDA TANGANI MoU. Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi (baju batik), menandatangani MoU tentang Hak Pinjam Pakai Asset Pemkot Bekasi untuk Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, disaksikan oleh Koorpres MD KAHMI Bekasi, Budiman, SE (baju kotak-kotak), dan Ketua Panitia Peresmian Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi, Ardiansyah ibnu Albar, SE, yang tampak sedang tersenyum. (sba alqudsy)
Jum’at, 9 Februari 2018

MyNews – Kota Bekasi | Setelah berjuang lebih dari tripanca warsa keberadaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Bekasi, Jawa Barat, kini keluarga besar organisasi kaum muslim intelektual atau komunitas intelektual muslim itu lega karena perjuangannya telah membuahkan hasil.

“Alhamdulillah, Allah memberi karunia berupa terwujudnya idaman kami yang sudah belasan tahun, yakni KAHMI Bekasi punya kantor permanen yang representatif, walau hak kepemilikannya bersifat pinjam pakai asset Pemkot Bekasi,” kata Budiman, SE, Koordinator Presidium Pimpinan Kolektif Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Koorpres PKMD KAHMI) Bekasi.

Dulu, bangunan tersebut adalah RDSD alias Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Bekasi, dan pernah jadi Kantor Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bekasi. Kini jadi Sekretariat PKMD KAHMI Bekasi atas persetujuan dan ijin Walikota Bekasi.

PKMD KAHMI Bekasi dapat menempati bangunan representatif  di kawasan strategis Jalan H. Agus Salim 36, Bekasi Timur, persis di depan SMPN 1 Kota Bekasi itu diatur dalam suatu MoU Hak Pinjam Pakai. MoU tersebut telah ditandatangani bersama Koorpres PKMD KAHMI Bekasi dengan Walikota Bekasi, pada Peringatan Milad HMI Ke-71 dan Santunan Anak Yatim, di Kantor PKMD KAHMI Bekasi, Jum’at malam (9/2).

Para mantan Ketua Umum PC HMI Bekasi antara lain,  Zahruddin ‘Uje’, S.Ag, Kurniawan ‘Awen’ Rahimatullah, S.Ag, dan Zulkhan Ismail,  juga segenap kader HMI Bekasi menyatakan bersyukur dan berterima kasih karena Allah Swt ridha serta Walikota Bekasi Dr Rahmat Effendi ikhlas, dan Koorpres PKMD KAHMI Bekasi Budiman, SE, gigih sehingga terwujudlah sekretariat KAHMI yang mereka idam-idamkan itu.| sba alqudsy –B.03

Editor                  : Burhanuddin AR
Pengunggah       : Ardianingrum ibni Albar

Kamis, 04 Januari 2018

YENNY WAHID TOLAK PINANGAN PRABOWO DI PILKADA JATIM

MyNews - Jakarta | Putri kedua presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menolak pinangan Partai Gerindra yang menawarkan dirinya maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.
Pemilik nama lengkap Zannuba Arrifah Chafsoh Rahman Wahid itu mengaku ditawari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur.
"Tawaran tersebut saya pertimbangkan dengan matang, tetapi kami keluarga Gus Dur meyakini punya tugas sejarah untuk menjaga bangsa ini dan memastikan keluarga NU (Nahdlatul Ulama) tidak pecah," kata Yenny di rumah Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/1/2018).
Ia menambahkan, sebagai anggota keluarga Gus Dur (Abdurrahman Wahid), dirinya diminta untuk tidak masuk dalam kontestasi yang sedang berlangsung.
Yenny pun berterima kasih kepada Prabowo karena telah menawarinya untuk maju di Pilkada Jawa Timur.
Ia mengaku sangat menghormati mantan Komandan Jenderal Kopassus itu meski menolak tawaran Prabowo.
Menurut dia, Prabowo merupakan sosok dengan visi yang jauh ke depan.
"Sejak saya kenal beliau (Prabowo), visinya sangat jauh ke depan, beliau punya gagasan besar untuk Indonesia," tutur Yenny.
Sementara itu, Prabowo menghormati sepenuhnya keputusan Yenny itu.
"Kami hormati keputusan keluarga Gus Dur, NU, dan kami yakin beliau akan terus berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Prabowo dalam kesempatan yang sama. | (Mus.8.1)

Senin, 18 Desember 2017

ARUS BAWAH PARTAI GOLKAR SANTER LAGI JAGOKAN DEDI MULYADI JADI GUBERNUR JABAR

RIDWAN DAN DEDI.  Ridwan Kamil (berjas), Walikota Bandung dan Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, adalah dua Kepala Daerah di Provinsi Jawa Barat yang sudah ramai diusung jadi Gubernur melalui Pilgub Jabar 2018 (Tagar News)

Minggu, 17 Desember 2017

MyNews – Kota Bandung | Arus bawah Partai Golkar, terdiri kader AMPG, DPD II, dan DPC se-Jabar, santer lagi menjagokan Dedi Mulyadi yang kini Ketua DPD Partai Golkar Jabar untuk dapat menjadi gubernur melalui Pilgub Jabar 2018.

“Kami akan total mengamankan amanah Rapimda Golkar Jabar di Karawang beberapa bulan yang lalu. Kami tidak mau ada penggembosan, penafikan, dan pengkhianatan lagi terhadap amanah Rapimda itu,” kata Uje Zahruddin, kader Golkar warga Kota Bekasi, Minggu (17/12).

Surat DPP Partai Golkar
Dia mengutarakan hal itu menyusul terbitnya surat DPP Partai Golkar No: R-552/GOLKAR/XII/2017 tentang Pencabutan Surat Pengesahan Calon Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekjen, Idrus Marham.

Sebagaimana sudah tersiar sebelumnya DPP Partai Golkar saat  Ketua Umum Setya Novanto mengesahkan Golkar mengusung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jabar pada Pilgub Jabar 2018. Disyaratkan selambat-lambatnya pada 25 November 2017, Ridwan Kamil sudah menentukan Calon Wakil Gubernur sebagai pasangannya.

“Karena tak terpenuhi, maka Partai Golkar membatalkan pengesahan itu,” kata Uje sambil menunjukkan posting wa di hpnya.

Sedangkan Lukman N Iraz, kader muda Partai Golkar Karawang menyatakan bersyukur dan mengaku gembira atas pencabutan RK sebagai jago Golkar untuk jadi Gubernur Jabar nanti.

“Kang Dedi itu oleh keluarga besar Golkar Jabar sudah digadang-gadang jadi gubernur periode hasil Pilgub 2018. Kemarin, aspirasi  kami itu jelas sempat terpecundangi kebijakan DPP yang telah memunculkan RK sebagai kandidat Gubernur Jabar. Mudah-mudah selanjutnya DPP merestui Kang Dedi yang maju,” ucap Lukman.

Kesyukuran dan kegembiraan juga ditampakkan oleh beberapa aktivis dan tokoh simpul-simpul kader Golkar, antara lain Sekretaris DPD I Jabar, Ade Barkah Surahman, Ketua DPD II Cimahi, Ali Hasan.

Mereka itu sebelumnya berjuang keras agar DPP Partai Golkar tidak menugasi Golkar se-Jabar mengusung non-kader Golkar untuk jadi Gubernur Jabar. Bahkan mereka pun mendukung penuh para Ketua Partai Golkar tingkat desa dan kecamatan beramai-ramai ke DPP agar mencabut rekomendasinya bagi Ridwan Kamil | sba alqudsy – L.05

Editor                   : Burhanuddin AR
Pengunggah       : Mustapid

Kamis, 30 November 2017

OUTBOND AKAN WARNAI WORKSHOP PERSPEKTIF JURNALIS KEPRI KE-2 DI TANJUNGPINANG


Workshop Jurnalis Kepri 2016. Suasana Workshop Jurnalis Kepri Pertama 2016 yang diselenggarakan oleh Disdik Prov Kepri. (syaiful amri)

Kamis, 30 November 2017

Tanjungpinang, mustikayasa-news.com | Workshop Jurnalis Provinsi Kepulauan Riau Ke-2 akan diwarnai kegiatan outbond di Tanjungpinang, Desember 2017. Sedangkan Ketua Dewan Pers Nasional (DPN) dan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) direncanakan menjadi narasumber pada Workshop Perspektif Jurnalis Terhadap Dunia Pendidikan itu.

Irwan Panggabean, ST., MH., Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, menjadi Ketua Panitia Workshop tersebut.

Didampingi Ketua IWO Tanjungpinang, Iskandar Syah, dan Humas IWO Kepri, Roni Rumahorbo, pagi tadi (30/11), Irwan menginformasikan bahwa workshop akan berlangsung tiga hari,  4 sd 6 Desember 2017.

Lokasinya di Hotel Aston, Tanjungpinang.  Even itu diberi tajuk Peranan Media Bagi Peserta Didik Dalam Memanfaatkan Revolusi Digital.

Irwan Panggabean
“Agenda Workshop Jurnalis pada 2017 ini merupakan seri kedua. Seri pertamanya diselenggarakan oleh Disdik Kepri pada 2016,” kata Irwan, “dan berdasar konfirmasi, insyaf Allah, Pak Yosep Adi Prasetyo, Ketua DPN hadir selaku narasumber. Begitu juga Pak Jodhi Yudono, Ketum IWO”.

Perhelatan lokakarya kewartawanan tersebut, juga akan dihadiri Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, walau mungkin Ramon Damora selaku Ketua berhalangan hadir karena umroh. Namun Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kepri, Richard Nainggolan, hadir.

Gubernur beserta Kepala Disdik Kepri, juga beberapa Kepala SMA utusan Tangjungpinang, Bintan dan Batam, sudah menyatakan kesanggupan ambil peran dalam workshop tersebut.

Digambarkan oleh Irwan bahwa performa workshop jurnalis seri kedua nanti agak beda dengan yang  pertama karena terdapat outbond bagi sekitar 200 jurnalis media online, cetak, elektronik se-Kepri. Mereka pun diberi seragam. “Pokoknya seru,” ujar Irwan.

Rangkaian aktivitas workshop itu amat diharapkan dapat mencerminkan kekompakan kerja sama para wartawan. Dan itu dapat disaksikan serta dicontoh bagi peserta didik usia ‘wajar dikdas’ | sba alqudsy – K.11

Editor                   : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid    

Selasa, 28 November 2017

DEDY MIZWAR: JADIKAN PILKADA PESTA DEMOKRASI BUKAN PEMECAH BELAH

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar seusai kunjungan kerja ke SMKN 1 Garut.(KOMPAS.com/Ari Maulana Karang)

Senin, 27 November 2017

MyNews - Bandung | Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz), berharap Pilkada Jawa Barat menjadi momentum untuk pesta demokrasi rakyat, bukan pemecah belah masyarakat.

"Kita tidak menghendaki hal itu terjadi walau sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya  polarisasi peristiwa untaian Pilkada DKI ke Jawa Barat," kata Demiz dalam expert meeting 'Menyongsong Pilkada Serentak yang Berkualitas di Lumbung Suara', di Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/11).



Demiz menilai, sampai saat ini tidak ada upaya dari para elit politik untuk meredam konflik dampak Pilkada DKI Jakarta tersebut. Itu karena partai politik (parpol) belum mampu membuat budaya politik dengan baik. Bahkan, politik transaksional juga masih marak terjadi antara parpol atau kontestan Pilkada dengan masyarakat atau pengusaha.

"Ketika kampanye pada tahun 2013 lalu, saya pernah mengatakan bahwa pemilihan gubenur ini tidak terlalu penting dalam hidup kita karena tidak berpengaruh secara langsung untuk kalian masuk surga atau neraka," tuturnya.

"Yang penting itu bagaimana menjalin silaturahim di antara kalian dalam Pilkada ini, dan itulah yang langsung berhubungan dengan kalian masuk surga atau neraka," ungkapnya.

Demiz pun mengajak semua pihak agar menjadikan Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi melalui kemeriahan politik yang santun dan damai. Menurut dia, Pilkada harus mencerminkan perjalanan demokrasi bangsa ini semakin maju, sehat, dan berkualitas.

"Saya kira kita harus melihat ini (Pilkada) betul-betul pesta demokrasi, enjoy. Bukan menciptakan perpecahan dalam masyarakat, apalagi seperti (Pilkada) Jakarta kemarin. Saling hujat pada era teknologi ini, bukanlah contoh yang baik. Jabar semestinya menjadi tolak ukur yang baik," katanya.

Kualitas demokrasi di zaman now, sambung Demiz, bisa dilihat dari beberapa hal. "Dalam konteks Indonesia, sudah ada acuannya, yaitu prinsip-prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil," ungkap Demiz. | mus betrik - K.01

Editor             : Burhanuddin AR
Pengunggah : Mustapid

Senin, 27 November 2017

ANCAMAN PHK BESAR-BESARAN DI KARAWANG SEMAKIN TINGGI

JAGA AMAN. Pekerja yang sudah produktif perlu dijaga bersama agar aman, tanpa terancam badai pemutusan hubungan kerja alias PHK. (mus betrik)



Senin, 27 November 2017

MyNews - Karawang | Pemerintah Kabupaten Karawang diminta mempertahankan sektor padat karya. Hal ini menyusul naiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang menjadi Rp 3.919.291 dari sebelumnya Rp 3.605.272,  yang diprediksi akan menimbulkan gelombang PHK besar-besaran. 

General Manager (GM) PT Beesco Indonesia, Asep Agustian, mengungkapkan tingginya upah di Karawang yang melebihi upah DKI Jakarta tidaklah logis. Terlebih enam tahun terakhir UMK Karawang selalu naik.

"Kalau tidak sanggup menaati, perusahaan langsung close (tutup).  Kalau tiap tahun kenaikan seperti ini,  perusahaan akan gulung tikar," katanya. Lalu dia menambahkan, terlebih jika industrinya tergolong sektor padat karya, yang banyak menyerap lulusan SD dan SMP yang kebanyakan nonskill.

Di perusahaannya saja,  kata dia,  ada sekitar 6.000 karyawan yang 89 persennya merupakan warga lokal kecamatan setempat. Kalau perusahaannya terpaksa tutup misalnya, maka ia khawatir nantinya perekonomian warga satu kecamatan akan lumpuh. 

Meski demikian,  tegas Asep Agustian,  pihaknya akan mengikuti peraturan pemerintah soal upah. Soal kenaikan upah sebesar 8,7 persen pun, pihaknya mengaku tidak akan menangguhkan upah. "Kami akan mengusahakan untuk para karyawan," tambahnya.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang, Abdul Syukur, mengakui potensi jumlah pengangguran semakin bertambah akibat UMK di Karawang. Sebab, perusahaan akan melakukan pengurangan demi keberlangsungan perusahaan.

"Banyak perusahaan yang pindah karena tidak mampu membayar UMK yang tinggi," katanya, dan dia menyebutkan bahwa UMK Karawang mengungguli upah minimum beberapa ibu kota negara di Asia. 

Berdasarkan data yang dimiliki Apindo,  upah minimum 2017 di New Delhi Rp 1.958.800, Bangkok Rp 2.544.598, Kuala Lumpur Rp 3.110.424, Beijing Rp 3.317.427, Hanoi Rp 2.362.794, Manila Rp 2.911.603, dan Jakarta Rp 3.355.750.

Oleh karena itu permasalahan tersebut harus disikapi bersama. Salah satunya untuk mengantisipasi pengangguran yang setiap tahun terus bertambah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Ahmad Suroto, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Selasa (21/11/2017) telah menetapkan UMK Karawang untuk 2018 sebesar Rp 3.919.291, dan kembali menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Yang pastinya, kata dia, akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal. Sebab, dampak dari kenaikan upah pada 2017 lalu sekitar 12.000 karyawan dirumahkan hingga September ini.

Ia memprediksi, perusahaan sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK) akan terpukul dengan kenaikan UMK 2018 tersebut. Pasalnya, tahun 2017 ini ada beberapa perusahaan yang memilih pindah, merumahkan karyawan, atau meminta penangguhan pembayaran upah.

Sejumlah perusahaan yang memilih hengkang antara lain PT Metro Kinkin,  PT Royal Industri,  PT Dream Sentosa Indonesia,  PT Hansae,  dan PT Mondelez. Ia menyebut Garut, Majalengka,  dan Jawa Tengah menjadi incaran perusahaan TSK dari Karawang.

Ia mengatakan, kenaikan diprediksi juga akan berdampak pada sektor jasa dan perdagangan.  Sementara sektor manufaktur belum satu pun memilih pindah karena kenaikan upah.| mus betrik - K.02

Editor             : Burhanuddin AR
Pengunggah : Mustapid

Sabtu, 25 November 2017

GANYANG HOAX, PECUNDANG PERADABAN HARUS DIENYAHKAN

USAI DISKUSI PUBLIK. Panitia dengan narasumber seusasi Diskusi Publik foto bersama. di Istana Taman Jepun, Denpasar, Bali,  Kamis, 23 November 2017.(dadang)

Jum’at, 24 November 2017

MyNews – Denpasar | Banjir informasi ke publik, terutama yang viral melalui media sosial (medsos), rupanya potensial berimplikasi memerosotkan mutu peradaban suatu kaum atau bangsa.

“Sosok potensial sebagai pecundang peradaban itu adalah produk-produk informasi bohong atau hoax,” kata Dewa Wirajaya.

Dia katakan itu saat mengantar berlangsungnya Diskusi Publik di Istana Taman Jepun, Denpasar, Kamis (23/11).

Perhelatan ilmiah tersebut diprakarsai oleh Media Online www.suaradewata.com bekerjasama Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali.

Dewa, selaku Ketua Panitia Diskusi, memandang bahwa hoax adalah karya biadab. Hoax adalah bukti kejahatan. Di dalam hoax pasti mengandung fitnah, walau mungkin diproduk bermotif guyonan, iseng. Apalagi bila hoax dilahirkan secara serius untuk mendiskreditkan pihak tertentu.

Oleh karena itu melalui diskusi tersebut, dia menyeru ganyang hoax. Sebagai sang pecundang peradaban, hoax harus dienyahkan. Dan untuk itu butuh sistem yang handal, baik pada tataran terapan global maupun lokal.

Tak kalah penting dari semua hal yang dia sampaikan itu, Dewa memandang  bahwa insan-insan pengguna teknologi informasi, baik yang intensif maupun jarang-jarang,  kiranya perlu disadarkan tentang pentingnya antihoax.

“Dengan kesadaran yang demikian itulah dapat kita harap, bahwa masing-masing dari mereka kelak betul-betul terpanggil untuk ikut bertindak dan bertanggung jawab mengubur hoax,” ujarnya.

Guna membuka cakrawala pandang yang luas bagi peserta diskusi, terdiri insan pers, mahasiswa, juga pegiat LSM di Bali, maka dihadirkanlah Nyoman Sutiawan (Ketua IWO Bali), Agus Astapa (Komisioner pada KIP), I Made Sunarsa, SE (Ketua KPI Bali), Dr. Luh Riniti Rahayu, MSi (Ketua LSM Sruti/mantan Komisioner KPU) selaku narasumber.

Ketua IWO Provinsi Bali, Nyoman Setiawan, mengatakan posisi organisasinya pada kepentingan mengganyang hoax pecundang peradaban pada 2018 sungguh sangat penting.

Menurutnya, 2018 adalah tahun politik sehubungan berlangsungnya Pemilu serentak 2019. Dapat diprediksi saat itu rawan muncul berita-berita hoax. Sementara Ikatan Wartawan Online (IWO)  secara kelembagaan, person, dan industri pers bertekad tetap menjaga independensinya.

“Keluarga besar IWO akan menjadikan organisasinya sebagai rumah peradaban. Kinerjanya tetap menjaga netralitas, serta memberikan kesejukan dan kedamaian masyarakat,” tandas Nyoman, seraya menunjukkan kuncinya karena karya jurnalistik keluarga besar IWO didedikasikan untuk pembaca dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan Agus Astapa, Komisioner pada Komisi Informasi Publik (KIP) menjelaskan insan pers agar dalam berkarya terhindar dari hoax, harus menjaga diri tidak melanggar 10 rambu larangan informasi kepada publik.

Sebanyak 10 larangan itu disebutkannya dapat diidentifikasi atau dinukil dari UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU tentang Pers dan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ihwal netralitas pers, dia belum bisa yakin bakal terjaga sempurna karena biasanya masing-masing media memiliki agendanya sendiri.

Dr. Riniti Rahayu memandang nasib media online mendatang sebagai makhluk seksi. Satu dasawarsa ke depan, menurutnya, media online sangat digandrungi publik dibanding media cetak dan media elektronik.

Oleh karena itu baik untuk merealisasi gagasan IWO maupun untuk tertibnya berjurnalistik di media online,  Riniti menyarankan pelatihan-pelatihan dan uji kompetensi kewartawanan perlu digalakkan.    

Sementara I Made Sunarsa sebagai Ketua KPI siap bersinergis dengan elemen-elemen pers untuk membangun dunia jurnalistik media online berwibawa, disegani, dipercaya publik karena bersih dari berita bohong.

“Konten-konten negatif yang berseliweran di media, umumnya di media sosial, saat ini sudah pada titik memprihatinkan, dan yang terlibat sebagai pelaku sudah banyak yang masuk bui,” ungkapnya, lalu dia berharap semoga masa berikutnya fakta buruk itu tidak terjadi lagi. | sba alqudsy – K.08

Editor                    : Burhanuddin AR

Pengunggah       : Mustapid

Ad Placement